.webp)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa goverment spending atau belanja daerah didorong serta diandalkan di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi, saat ini di Jatim tengah menerapkanPPKM level 3-4. Belanja daerah ini disebutnya, agar menjaga roda ekonomi daerah terus berjalan.
"Belanja ABPD ini penting, untuk men-drive ekonomi daerah. Dan kita memaksimalkan belanja daerah agar mampu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah kondisi pandemi covid-19 dan juga PPKM Darurat," kata Khofifah dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).
Khofifah menjelaskan realisasi belanja daerah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim termasuk di antaranya untuk belanja percepatan penanganan COVID-19. Per tanggal 23 Juli 2021, Pemprov Jatim telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 446,5 miliar untuk penanganan COVID-19. Realisasi belanja tersebut telah mencapai 58,03 persen dari target alokasi belanja daerah untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 769,5 miliar.
Yang terinci untuk penanganan COVID-19 telah terbelanjakan sebesar Rp 166,6 miliar atau 113,9 persen dari target alokasi Rp 145,2 miliar. Kemudian juga belanja dukungan vaksin sebesar Rp 5,2 miliar atau 100 persen dari target anggaran yang dialokasikan.
Tidak hanya itu, di tahun 2021 ini, anggaran APBD Pemprov Jatim juga dibelanjakan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan. Sejauh ini, dana insentif nakes telah terealisasi sebesar Rp 132,05 miliar atau 62,08 persen dari target Rp 212,7 miliar. Sedangkan untuk belanja kesehatan telah terealisasi sebesar Rp 142,6 miliar atau 35,19 persen dari target alokasi Rp 405,3 miliar.
Di samping itu, dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemprov Jatim juga menggunakan belanja tak terduga (BTT) guna memaksimalkan upaya meminimalisir dampak pandemi. Per tanggal 23 Juli 2021, Pemprov Jatim telah merealisasikan anggaran BTT sebesar Rp 179,9 miliar atau 43,10 persen dari target alokasi BTT sebesar Rp 417,438 miliar.
"Realisasi atau serapan anggaran penanganan COVID-19 Jawa Timur ini adalah yang tertinggi di pulau Jawa. Dan secara nasional serapan anggaran penanganan COVID-19 Jatim nomor tiga, setelah NTT dan Kaltim," tegas Khofifah.
Di sisi lain, peningkatan realisasi anggaran belanja Jatim tahun 2021 ini juga sejalan dengan kenaikan realiasi capaian pendapatan. Meski di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM Darurat, pendapatan daerah Jatim tahun 2021 per tanggal 23 Juli 2021 telah mencapai sebesar 56,18 persen. Realisasi Pendapatan Daerah Jatim sampai dengan tanggal 27 Juli ini tercatat 58,31 persen atau mengalami kenaikan sebesar 11,81 persen dibandingkan TA 2020, di periode yang sama yaitu sebesar 46,5 persen.
"Di tengah pandemi COVID-19 dan adanya pembatasan PPKM Darurat, yang diperpanjang dengan PPKM Level 4, sebagaimana mungkin kita bisa membantu meringankan beban masyarakat. Tak hanya memaksimalkan belanja dari APBD, tapi juga BLT Dana Desa juga kita upayakan agar cepat dicairkan ke masyarakat, selain itu juga program-program penunjang ekonomi masyarakat dan Koperasi & UMKM, kita ingin agar meski di kondisi yang berat masyarakat tetap kita bantu untuk meringankan beban," ungkapnya.
Mantan Mensos RI ini menyebut, bahwa dengan optimalisasi belanja daerah, ternyata memang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim. Terbukti dari data kinerja ekonomi Jatim pada triwulan I memang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di angka -0,44 persen. Pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang oleh sektor pertanian sebesar 0,43 persen dari sektor pertanian, dan perdagangan sebesar 0,24 persen, dan sektor infokom 0,52 persen.
"Ekonomi Jatim dalam track yang benar. Di triwulan pertama tahun 2021, kontraksi ekonomi Jatim tercatat minus 0,44 persen, dan menjadi daerah yang kontraksinya paling rendah dibandingkan provinsi besar lain di Pulau Jawa," bebernya.
Gubernur Khofifah juga menambahkan, jajaran Pemprov Jatim terus aktif dalam meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai wujud dari social safety net yang dikucurkan Pemprov Jatim demi membantu masyarakat ekonomi lemah dan rentan agar bisa survive di tengah masa pandemi COVID-19.
Pemprov Jatim telah menggelontor bansos Rp 46,49 miliar atau tercapai 37,57 persen dari target alokasi bansos Rp 123,7 miliar. Sedangkan realisasi belanja bansos tahun 2021 oleh kabupaten kota se Jawa Timur telah mencapai Rp 220,6 miliar.
"Penyaluran bansos atau sosial safety net bagi yang terdampak pandemi COVID-19 terus kami maksimalkan. Bahkan saya juga melakukan penyisiran langsung ke masyarakat yang tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos padahal mereka eligible. Door to door dalam penyaluran bansos kami lakukan dengan harapan ketepatan sasaran bisa dikedepankan," jelasnya.
Pembagian bansos door to door juga dilakukan Khofifah, seperti di kampung 1.001 malam Surabaya, kemudian di kampung topeng Malang, dan juga di Jombang. Pembagian bansos berupa sembako dan uang tunai diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat ekonomi lemah di tengah pandemi COVID-19.
