Kades Banyuwangi yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Belum Disanksi, Kenapa?

Banyuwangi - Kades Temuguruh, Asmuni, yang menggelar resepsi pernikahan anaknya di saat PPKM Darurat sudah diperiksa oleh polisi. Namun hingga saat ini Pemkab Banyuwangi belum memberikan sanksi tegas atas tindakannya tersebut, hanya teguran keras. Kenapa begitu?

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi, Nafiul Huda mengatakan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017, Pemkab Banyuwangi tidak memiliki kewenangan dalam mencopot atau pun memecat Kepala Desa. Pemkab hanya bisa memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

"Memang ranahnya hanya teguran. Tidak ada pencopotan ataupun pemecatan," ujar Nafiul kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Namun, kata Huda, Bupati bisa memecat atau memberhentikan Kades jika tersangkut kasus hukum dan memiliki keputusan hukum yang tetap.

Baca juga: Polisi Periksa 5 Jam Kades di Banyuwangi yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

"Dalam aturan itu, Kades bisa dicopot jika terbukti ada pelanggaran pidana yang ditetapkan di pengadilan. Tentu harus jadi tersangka dulu di kepolisian," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi melakukan klarifikasi selama 5 jam kepada Kades Temuguruh, Kecamatan Sempu, Asmuni. Pemeriksaan ini dilakukan untuk klarifikasi terkait dengan kegiatan hajatan pernikahan putrinya pada saat PPKM Darurat.

Asmuni diperiksa sejak pukul 13.00 WIB, Senin (12/7/2021). Selain Asmuni, polisi juga mengklarifikasi dua Satpol PP Kecamatan Sempu. Klarifikasi ketiganya dilakukan ditempat terpisah.

Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan bukti-bukti apakah kegiatan hajatan yang digelar Kades Temuguruh tersebut mengandung unsur pidana atau tidak.

Baca juga: Polisi Dalami Kasus Hajatan Kades di Banyuwangi Saat PPKM Darurat

"Apakah benar kades menggelar kegiatan (hajatan) tersebut. Apakah benar, di dalam pelaksanaan kegiatan tidak mematuhi aturan PPKM Darurat. Apakah benar pelaksanaan kegiatan itu berkerumun. Apakah benar peringatan yang disampaikan polsek atau satgas kecamatan tidak diindahkan oleh pak kades. Ini yang sedang kita kumpulkan buktinya," tambahnya.

Nasrun menegaskan, jika memang ditemukan unsur pidana dalam kegiatan hajatan yang digelar oleh Kades Temuguruh, maka pihaknya akan memproses kasus tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Nanti sesuai dengan bukti-bukti tentu akan kita proses (hukum). Sudah ada Undang-Undang yang mengatur baik hukuman denda maupun kurungannya," tegas Nasrun.

Seperti diketahui, Kades Temuguruh AS nekat menggelar resepsi pernikahan puterinya saat masa PPKM Darurat di kantor desa tempatnya berdinas. Resepsi pernikahan tersebut digelar pada hari Sabtu (10/7) di saat PPKM Darurat berlangsung. (iwd/iwd)