Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim, Krismono mengatakan, seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diminta memperketat protokol kesehatan, seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Jatim.
"Sudah sering saya sampaikan baik secara langsung maupun virtual kepada seluruh kepala Lapas maupun rutan, supaya disiplin prokes guna mencegah penularan COVID-19," kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim, Krismono, saat kunjungan kerja di Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Senin (28/6/2021).
Warga binaan Lapas sangat rentan terpapar COVID-19, jika petugas ataupun siapapun yang masuk Lapas positif COVID-19. Untuk itu, pencegahan munculnya klaster warga binaan, Krismono mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh kalapas di wilayah Jawa Timur agar secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan warga binaan.
"Jadi harus dilakukan treatmen, tracing, maupun testing. Agar orang yang terpapar COVID-19 bisa segera diketahui. Jangan sampai menulari warga binaan lainnya," tegas Krismono.
Kepala Lapas Banyuwangi, Wahyu Indarto mengaku selama ini lapas telah melakukan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dari 5 M hingga meminta surat keterangan bebas COVID-19 bagi tahanan yang dititipkan di lapas.
"Kami melakukan protokol kesehatan ketat dalam penanganan COVID-19. Banyuwangi salah satu tiga besar COVID-19 di Jatim. Kita berhati-hati agar tidak ada lagi kebobolan COVID-19 karena tahanan yang belum disertai surat keterangan bebas COVID-19," tambahnya.
Sementara hingga saat ini, pihaknya masih belum memberikan pelayanan kunjungan ke Lapas Banyuwangi. Ini mengantisipasi penularan COVID-19 dari tamu yang datang menjenguk warga binaan.
"Untuk sementara video call menjadi kesempatan menyapa warga binaan. Kita sediakan khusus untuk warga binaan untuk melepas kangen dengan keluarga melalui video call," tandasnya.
Dalam kunjungan kerja, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim, Krismono juga meninjau sejumlah pelayanan publik di Lapas Banyuwangi. Menurutnya, pelayanan di Lapas Banyuwangi sudah baik, bahkan ada beberapa inovasi yang patut dicontoh.
"Saya melihat adanya peningkatan pelayanan dan inovasi luar biasa di Lapas Banyuwangi. Pelayanan cukup bagus sudah sesuai standar dan prinsip pelayanan," imbuhnya.
Krismono berharap Lapas Banyuwangi bisa konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sehingga pada Tahun 2021 bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Tahun ini saya berharap lapas Banyuwangi bisa dapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kunci WBK di antaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan pelayanan berkualitas," tutupnya. (fat/fat)