Varian Delta Ngegas di Jatim, Epidemiolog Sarankan PSBB Surabaya Raya Plus

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Sabtu, 19 Jun 2021 10:54 WIB
Pakar epidemiologi asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya -

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr dr Windhu Purnomo menyarankan dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya Plus. Ini karena ada lonjakan kasus COVID-19.

Tak hanya di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, Windhu menyebut PSBB juga baiknya digelar di wilayah sekitar Surabaya, seperti Bangkalan dan Lamongan. Windhu menyebutnya PSBB Surabaya Raya Plus.

Selain itu, Windhu mengatakan langkah ini perlu dilakukan mengingat telah ditemukannya delapan pasien dengan varian baru COVID-19 yakni varian dari India atau varian Delta.

"Kasus COVID-19 di Surabaya sendiri sudah mulai menanjak. Apa lagi di wilayah sebelah juga terus seperti itu, nggak ada PSBB dan sebagainya. Apa lagi dengan ditemukannya varian baru yang lebih menular. Kita ini was-was," kata Windhu kepada detikcom di Surabaya, Sabtu (19/6/2021).

Keputusan PSBB ini, lanjut Windhu, ada di Pemerintah Kabupaten atau Kota. Namun, Windhu berharap Gubernur Khofifah Indar Parawansa ikut mendorong Pemda agar membuat keputusan ini.

"Kemarin itu saya minta PSBB, memang gubernur tidak bisa memberi keputusan, seharusnya gubernur mendorong. Ini nggak ada dorongan sama sekali," ujar Windhu.

Menurut Windhu, PSBB memang seharusnya sudah dilakukan mengingat situasi COVID-19 saat ini mulai kritis. Windhu mencontohkan beberapa RS di Surabaya mulai kelabakan akibat bed occupancy rate (BOR) mulai penuh.

Selain itu, kasus harian di Indonesia juga merangkak naik hingga 12 ribu kasus per hari. Hal ini mendekati puncak gelombang pertama, di mana ada 14 ribu kasus harian.

"Sekarang ini situasinya kritis, karena hulu seperti itu, hilirnya ini sudah kelabakan rumah sakit sudah mulai kelabakan. Ada rumah sakit yang ICU-nya saja tinggal 1. Beberapa (BOR-nya) sudah lebih dari 90 persen semua. Ini situasinya bahaya, makanya jangan sampai ada kerumunan dan ini harus ada tindakan tegas dari satgas," tambah Windhu.

Tak hanya itu, Windhu juga menyebut status darurat kesehatan masyarakat juga belum dicabut. Artinya, masih perlu penanganan tegas dengan melibatkan seluruh unsur. Salah satunya PSBB.

"Harusnya aparat tegas, ini kan situasi darurat, karena darurat kesmas belum dicabut. Artinya pemerintah daerah dengan aparatnya satpol PP, polisi, TNI, harus bisa mengendalikan. jangan ngalah. Tapi juga jangan melakukan kekerasan. Ada caranya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama," saran Windhu.

(sun/bdh)