Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengaku sempat diancam dibunuh usai menertibkan praktik pungutan liar (pungli) di wilayahnya. Thoriq, sapaan akrabnya mengaku tak mudah menutup praktik ini.
Kepada detikcom, Thoriq menceritakan kejadian ini terjadi pada 2019, di tahun pertama dirinya menjabat usai dilantik akhir 2018. Thoriq mengaku menerima banyak laporan terkait pungli di jasa timbangan pasir ini
"Jadi itu tentang sidak saya ke tempat timbangan pasir. Itu tahun 2019, atas banyaknya laporan yang menggunakan tanda terima atas nama pemerintah tetapi kami pemkab merasa tidak membuat atau mencetak tanda terima itu. Indikasinya waktu itu mereka mencetak sendiri," ungkap Thoriq kepada detikcom di Surabaya, Kamis (17/6/2021).
Thoriq mengatakan persoalan kedua, mekanisme timbangan pasir ini memungkinkan menjadi persoalan hukum di waktu yang akan datang. Karena mekanismenya yang tidak pada tata aturan yang benar.
"Waktu itu, ada MoU antara Pemkab Lumajang tahun 2005 dengan pihak ketiga atau swasta yang melakukan penyelenggaraan jasa timbangan atau sekaligus pemungutan pajak. Jasa timbangan dan pemungutan pajak itu tidak boleh dikelola oleh pihak ketiga atau di pihak ketigakan oleh pemerintah," papar Thoriq.
"Seiring berjalannya waktu, ada mekanisme gugatan, ada evaluasi dalam aspek hukum waktu itu dan hasilnya pemerintah dinyatakan bersalah menyatakan MoU itu sampai ke Mahkamah Agung dan MA memutuskan bahwa perjanjian kerjasamanya itu diperbolehkan karena itu mekanisme keperdataan dalam kerja sama dan siapapun diperkenankan dalam kerja sama," tambahnya.
Melihat fakta ini, Thoriq kemudian membuat telaah hukum. Hasilnya, Thoriq berpikir jika membiarkan hal ini, suatu saat akan menjadi masalah.
"Saya telaah, nanti saya menjadi bagian yang bisa jadi melakukan pembiaran atas masalah hukum yang ada. Begitu saya menjadi bagian dari pembiaran, bisa menjadi bagian dari kesalahan," imbuh Thoriq.
Lalu, Thoriq coba melakukan langkah dan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dia pun menemui hal yang sama dengan laporan yang diterimanya.
"Betul saat saya sidak, pertama temuannya ada karcis atau tanda terima yang betul-betul ada di loket pihak ketiga tersebut dan memakai logo Pemda dan atas nama dinas yang itu tidak ada dalam nomenklatur kedinasan yang saat ini ada. Jadi itu nomenklatur dinas yang lama," ungkapnya.
