Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk memberantas pungutan liar (pungli) dan premanisme di Indonesia. Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengungkapkan jika dirinya sempat diancam dibunuh usai menutup praktik pungli di wilayahnya.
"Selang waktu begitu dihentikan dan saya pastikan tidak ada jasa timbang, pascaitu kebetulan banyak teror. Banyak WhatsApp yang nomornya berganti-ganti, diancam dibunuh, diancam keluarga. Bagi saya, ya saya baca begitu saja dan saya biarkan saja," ungkap Thoriq kepada detikcom di Surabaya, Kamis (17/6/2021).
Thoriq mengatakan dirinya memilih untuk abai dan tidak melaporkan hal ini ke polisi. Hanya saja, dia sempat mendiskusikan hal ini dengan Kapolres Lumajang saat itu.
"Saya waktu itu sempat diskusi dengan pak Kapolres yang lama. Waktu ditracking sudah tak aktif nomornya. Waktu itu kan mudah ganti nomor," tambah Thoriq..
Meskipun memilih abai, Thoriq mengatakan dirinya juga sempat khawatir saat ada pesan yang berisi foto sekolahan anaknya. Saat itu, anak Thoriq tengah bersekolah di Surabaya, sedangkan dirinya di Lumajang.
"Yang saya khawatir waktu itu ketika dia memfoto sekolah anak saya. Anak saya di Surabaya kelas 6 SD mau pindah ke Lumajang tapi mau lulus, karena saat itu saya menjadi DPRD Provinsi Jatim dan tinggal di Surabaya," ujar Thoriq.
Baca juga: Bupati Lumajang Sembuh dari COVID-19 |
"Sempat punya pikiran, masa iya harus mempertaruhkan anak, masa depan saya dan anak-anak keluarga saya," imbuhnya.
Sementara itu, akhir-akhir ini tindakan pungli tengah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Kapolri diberi tugas untuk memberantas pungli yang ditemukan di Indonesia.
Lihat juga Video: Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok Berkedok Jasa Pengamanan
