Pemkot Surabaya menggelar audiensi dengan Gerakan Selamatkan Jatim (GAS). Audiensi terkait kebijakan penyekatan Suramadu, Surabaya.
Audiensi berjalan kondusif. Audiensi yang digelar di Kantor Humas Pemkot Surabaya juga dihadiri oleh Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Surabaya, Irvan Widyanto, Camat Sawahan Yunus, Anggota DPRD Kota Surabaya Buchori Imron dan Ketua PUSURA Hosli Abdullah. Lalu Ketua MADAS (Madura Asli) Berlian Ismail Marzuki dan juga Ketua Aliansi Madura Perantau (AMP), Nawadi.
Irvan mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan saat audiensi. Juga meluruskan terkait informasi yang beredar, jika yang dituntut ialah diskriminasi kebijakan bukan diskriminasi yang lainnya.
"Ada beberapa poin yang diajukan. Diskriminasi ternyata bukan menyangkut ras. Tapi diskriminasi yang dianggap oleh mereka adalah kebijakan oleh pemerintah kota," kata Irvan kepada wartawan, usai melakukan audiensi, Kamis (17/6/2021).
Irvan menambahkan, pada saat audiensi, selain menampung aspirasi, pihaknya juga memberikan pemahaman bahwa penyekatan di Suramadu bukan diskriminasi. Melainkan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam misi keselamatan.
Baca juga: Duh, Susahnya Merawat Pasien COVID-19 Asal Madura di RSLI Surabaya |
"Setelah kita berikan pemahaman, kita terangkan semuanya, mereka juga menyadari bahwa ini juga bukan diskriminasi. Tapi ini memang sebagai upaya untuk memutus mata rantai. Mereka nggak bisa lepas dari 3T, testing, tracing, treatment," ungkap Irvan.
"Dan itu juga oleh Pak Wali Kota sudah koordinasi melalui Bu Gubernur, Pak Pangdam, Kapolda dan juga Pak Bupati sendiri. Jadi sudah koordinasi semua. Apalagi Pak Wali Kota selalu menyatakan bahwasanya Bangkalan, Madura dan sekitarnya ini satu kesatuan dengan Surabaya. Karena juga banyak warga dari Madura juga tinggal dan mencari nafkah di Surabaya," lanjut Irvan.
Sedangkan terkait permintaan kelonggaran swab antigen di penyekatan, Irvan menyampaikan, Dinkes Kota Surabaya akan melakukan percepatan dalam proses tes swab di titik penyekatan Suramadu.
"Jadi sudah ada percepatan yang dilakukan oleh Dinkes Kota. Jadi contohnya seperti tes swab antigen menunggu cuman 15 menit. Dan PCR pun tidak menunggu hari lagi. Jadi itu sesuai pedoman, itu pun kami lakukan evaluasi. Waktunya bukan kami yang tentukan. Tapi sesuai pedoman Kemenkes atau masa berlaku rapid antigen sampai kapan. Bukan kita yang menentukan masa berlaku PCR dan sebagainya," ungkap Irvan.
Ia menegaskan, dalam audiensi, GAS Jatim berkomitmen ikut serta membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. "Sudah clear. Justru mereka sepakat akan membantu untuk pelaksanaan penyekatan ini, karena juga semata-mata untuk memutus mata rantai dan memberikan perlindungan kepada warga Madura sendiri," ungkap Irvan.
