Respons Ibu Hamil di Surabaya soal Rencana Biaya Melahirkan Kena PPN

Esti Widiyana - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 13:16 WIB
Greyscale image of woman tenderly holding her pregnant belly attentively turning to her unborn child.
Ilustrasi ibu hamil/Foto: iStock
Surabaya -

Pemerintah berencana memberi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako, sekolah dan jasa kesehatan. Layanan dokter umum dan biaya melahirkan bisa kena PPN.

Bagaimana respons ibu hamil mengenai rencana tersebut? Salah seorang ibu hamil di Surabaya, Paras Cindy (26) mengaku tidak setuju jika biaya melahirkan akan kena PPN. Baginya, pandemi COVID-19 sudah membuat hidup susah, jangan ditambah dengan PPN.

"Ya jelas sangat tidak setuju lah. Masa iya melahirkan kena pajak juga. Ini wes susah (pandemi COVID-19)," kata Cindy yang hamil 8 bulan kepada detikcom, Selasa (15/6/2021).

Selain biaya melahirkan yang harus dipikirkan, imbuhnya, kebutuhan pascamelahirkan juga perlu diperhatikan. Sebab, kebutuhan usai melahirkan tak sedikit untuk bayi.

"Belum lagi kebutuhan setelah melahirkan, kan kebutuhan akeh (banyak), nggak sedikit. Ya nggak usah kena pajak lah, biasa ae," terangnya.

Nabila (23), warga Surabaya juga keberatan dengan PPN tersebut. Sebab, tidak dijelaskan soal fasilitas tambahan jika kena PPN.

"Keberatan banget, kenapa cari pemasukannya melalui pajak-pajak. Sedangkan ga ada poin yang menjelaskan adanya kenaikan fasilitas yang bakal dikasih buat persalinan," kata wanita yang hamil 2 bulan ini.

Nabila urun saran, setidaknya ada peningkatan pelayanan jika biaya melahirkan diberi PPN. Agar masyarakat paham, kalau pajak itu manfaatnya buat rakyat juga.

"Misal SDM bidan dan dokternya ditingkatkan, ada potongan di biaya perawatan pascamelahirkan, biaya kamar atau obat-obatannya," paparnya.

Dalam ayat (3) Pasal 4 UU KUP yang masih berlaku saat ini, pelayanan kesehatan medis tergolong tidak dikenakan PPN. Namun kini dalam draf perubahan RUU KUP, jasa rumah pelayanan kesehatan dihapus dari golongan bebas PPN.

Jika rencana tersebut direalisasi, jasa layanan medis akan dikenakan PPN. Mengingat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 mencatat jasa layanan medis mencakup dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kemudian, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi, dan jasa dokter hewan.

Selain itu, juga mencakup jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium jasa psikologi dan psikiater, hingga jasa pengobatan alternatif.

Staf khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo dalam waktu sebelumnya menyebut, rencana pengenaan PPN pada pada sembako, jasa pendidikan, dan kesehatan tidak untuk waktu dekat, melainkan setelah kondisi ekonomi nasional pulih dari imbas pandemi COVID-19. Menurutnya, hingga kini, perubahan RUU tersebut belum dibahas di DPR sama sekali.

Simak video 'Wacana Pajak Layanan Medis Bikin Dokter dan Pasien Khawatir':

[Gambas:Video 20detik]



(sun/bdh)