.webp)
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Freddy Poernomo meminta para kepala daerah duduk bersama dengan melibatkan para ulama. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Madura khususnya Bangkalan agar tidak meluas ke wilayah lainnya.
"Madura itu daerah-daerah santri. Untuk mengatasi problem itu, ya tokoh-tokoh agama diajak kompromi," ujar Freddy Poernomo, Senin (7/6/2021).
Menurut Freddy, tokoh agama sangat didengar oleh warga khususnya di Madura. "Istilahnya tokoh-tokoh informal leader seperti para ulama diminta untuk ikut membantu pencegahan. Intinya masyarakat taat pada protokol kesehatan. Siapa yang diminta, ya tokoh-tokoh seperti kiai, ulama, tokoh agama," imbuhnya.
Politisi dari Partai Golkar ini meminta, Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya serta Pemkab Bangkalan harus berupaya menekan penyebaran COVID-19 sesuai kultur masyarakat di masing-masing daerahnya.
"Kalau di Surabaya Insyaallah ketat. Fakta memang Wali Kota Eri sangat ketat dan disiplin. Kultur masyarakat Surabaya beda dengan Madura. Kalau di Madura harus melibatkan tokoh informal atau kiai," terangnya.
Freddy menegaskan, para kepala daerah di Jatim khususnya Surabaya Raya dan Madura Raya harus memberikan contoh yang baik. "Pemimpin harus di depan. Pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan. Dan memiliki sikap yang tegas," jelasnya.
Sementara Anggota Komisi E DPRD Jatim Abdul Halim mengaku, prihatin ada tiga tenaga kesehatan (nakes) yang meninggal dunia. Serta tingginya angka warga yang terpapar COVID-19 di wilayah Bangkalan. Namun, ia berharap masyarakat di Madura tetap tenang dan tidak panik, serta tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
"Masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Tapi jangan sampai lengah dan meremehkan wabah ini," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap, kejadian membeludaknya COVID-19 di Bangkalan ini menjadi pelajaran berharga dan tidak menyebar di wilayah lain di Jatim.
"Kami mengapresiasi kerja tenaga kesehatan dan seluruh pihak terkait, baik di Bangkalan, Jatim dan daerah di kabupaten/kota lainnya untuk melokalisir wabah COVID-19, agar tidak semakin menyebar," pungkas Halim. (sun/bdh)
