Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Mereka menggali pengembangan desa wisata di Indonesia.
Selama di Banyuwangi, mereka mengunjungi Desa Kemiren di Kecamatan Glagah. Mereka sekaligus menggelar dialog dengan para pelaku wisata.
Saat mengunjungi Desa Wisata Kemiren pada Jumat (4/6), Muhammad Nur Purnamasidi, ketua rombongan menjelaskan, kunjungan kerja kali ini terkait pengembangan wisata daerah. Khususnya desa wisata. Dengan turun langsung ke daerah pihaknya berharap bisa mendapatkan masukan dan saran untuk optimalisasinya.
"Desa wisata merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi mitra dari Komisi X. Untuk itu kami tengah mencari masukan dan saran sebanyak-banyaknya langsung dari para pelaku wisata di daerah tentang apa saja yang perlu dilakukan," ujar Nur kepada detikcom, Sabtu (4/6/2021).
Dia menambahkan, Banyuwangi telah memiliki desa wisata, yakni Desa Kemiren yang mayoritas dihuni suku Osing, suku asli di Banyuwangi. Desa ini, kata dia, masih menjaga autensitas lokalnya. Mulai dari bangunan rumah tradisional hingga tradisi budaya yang tetap terjaga.
"Menurut kami, masyarakat Kemiren memiliki kesadaran untuk mengembangkan desanya menjadi destinasi wisata karena menyuguhkan lokalitasnya. Dan ini dikemas menarik sehingga mampu menarik wisatawan. Tak hanya itu, keramahan warganya dalam menyambut wisatawan juga bagus," kata M Nur.
Desa Kemiren adalah desa wisata yang telah mendapatkan sertifikasi Desa Pariwisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf dan Lembaga Sertifikasi Produk - Indonesia Sustainable Tourism Council (LS-Pro-ISTC) pada 2020 lalu.
Desa Wisata Berkelanjutan mengacu pada empat hal yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan. Sertifikasi ini juga sebagai bentuk terlaksananya wisata yang berkualitas di tengah kondisi COVID-19 dengan menerapkan 4K, yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.
"Masukan-masukan dari pelaku wisata ini nantinya akan menjadi bekal kami saat rapat kerja dengan Kemenparekraf. Program apa yang efektif dan terukur untuk pengembangan desa wisata nantinya. Masukan ini nantinya bisa menjadi benchmark bagi pengembangan desa wisata di tingkat nasional," imbuh politisi Partai Golkar tersebut.
Beberapa hal yang saat ini dilakukan Komisi X untuk mendorong pengembangan desa wisata di antaranya meningkatkan SDM pelaku wisata dan warga desa, hingga membangun sistem digital terkait dengan UMKM yang ada di desa tersebut.
