Mendagri Tugaskan Gubernur NTT Selesaikan Konflik Bupati Alor dengan Risma

Ardian Fanani - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 16:07 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi -

Sikap Bupati Alor Amon Djobo yang menyudutkan dua pegawai Kemensos dan menyindir Mensos Tri Rismaharini menjadi atensi Mendagri Tito Karnavian. Mendagri Tito menugaskan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

"Mengenai Bupati Alor, saya sudah ke sana. Saya komunikasi dengan Gubernur. Gubernur itu kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kita minta untuk komunikasi dengan Bupati Alor," ujar Tito kepada detikcom saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Jumat (4/6/2021).

Tito mengaku menugaskan Gubernur untuk berkomunikasi dengan Bupati Alor. Jika pun membutuhkan permohonan maaf dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik itu, Gubernur NTT bisa menyampaikannya kepada Bupati Alor.

"Bila ada permasalahan, saya kedepankan Gubernur mungkin perlu menyampaikan maaf. Karena kita harus bisa menunjukkan kenegarawanan kita. Dan jika itu sudah diselesaikan gubernur yang bersangkutan bisa memahami, kami kira dari pemerintah pusat tidak perlu turun tangan," tambahnya.

Namun jika langkah-langkah dari Gubernur NTT belum bisa mengatasi konflik tersebut, Tito menegaskan Kemendagri bakal turun menyelesaikan masalah tersebut.

"Tapi kalau langkah dari Gubernur belum bisa mengatasi maka nanti Kemendagri akan turun tangan sesuai dengan SOP dan aturan yang ada," tegasnya.

Viral di media sosial video Bupati Alor Amon Djobo memarahi pegawai Kemensos. Tak hanya itu, dalam video viral tersebut, Amon menyindir Mensos Tri Rismaharini soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam video viral berdurasi 3 menit 9 detik, tampak Amon duduk sambil memarahi dua petugas Kemensos yang berada di samping kirinya. Amon mengatakan seharusnya pembagian bantuan PKH harus melewati pemda dan bukan dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat.

"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," kata Amon dalam video tersebut.

"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," imbuhnya dengan nada yang kencang.

Amon juga menyebut tidak ada masalah jika dia dilaporkan kepada Jokowi. Menurutnya, PKH adalah program pusat dan penanganannya berada di bawah pemerintah dan bukan di bawah legislatif. Amon menganggap pemberian program PKH kepada legislatif tidak menghargai usaha dari pemda setempat.

"Kau pikir kita di daerah ini bodoh! DPR mana yang tangani itu?," ucap Amon dengan penuh amarah.

Sementera itu, Mensos Tri Rismaharini langsung memberikan klarifikasinya. Ternyata, bantuan Kemensos yang dipermasalahkan Amon dalam video viral bukan PKH, tapi bantuan pascabencana di Alor.

(iwd/iwd)