Semburan lumpur Lapindo Sidoarjo muncul sejak 15 tahun silam. Namun penyelesaian ganti rugi korban hingga kini belum tuntas. Tersisa puluhan pengusaha yang belum menerima ganti rugi.
Mereka tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL). Ada 31 pengusaha yang menjadi korban semburan lumpur. Lokasi mereka juga masuk dalam peta areal terdampak (PAT) di 2 kecamatan yakni Porong dan Tanggulangin.
Para pengusaha ini berharap pemerintah pusat memperhatikan nasib korban lumpur yang belum terbayar. Awalnya, mereka dijanjikan ganti rugi diselesaikan secara B to B oleh Lapindo. Namun sudah 15 tahun sejak ada lumpur Lapindo tapi belum terealisasi.
"Harapan kami semoga bisa cepat dibayar, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah ganti rugi ini. Pemerintah mengabaikan putusan MK no 83/PUU-XI/2013," kata Marcus Johny Rany salah satu pengusaha furniture kayu dan rotan di Sidoarjo, Jumat (28/5/2021).
Para korban yang masuk dalam PAT khususnya pengusaha, jelas dia, akan diselesaikan oleh PT Lapindo dengan sistem B to B dengan uang muka 20 persen. Dengan persyaratan jika dua tahun tidak lunas, perjanjian itu akan batal.
"Perjanjian itu berlakunya 2 tahun, kalau Lapindo gagal bayar. Perjanjian tersebut batal dan sertifikat bisa diambil kembali," jelas Johny.
Johny mengaku sebenarnya semua warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo itu tidak ada bedanya. Yang membedakan korban menjadi warga dan pengusaha itu adalah PT Lapindo. Menurut Johny, seharusnya pemerintah mengikuti putusan MK.
Selain itu, Johny memaparkan untuk korban lumpur yang masuk kategori pengusaha berjumlah 31 orang. Dengan jumlah kerugian sebesar Rp 800 miliar.
Lihat juga video 'Paranormal Terawang 2021 Rawan Bencana':
