Belasan orang mendatangi kantor DPRD dan Pemkab Bojonegoro. Massa mengatasnamakan Banteng Merah Putih ini menanyakan perbedaan nama Bupati Bojonegoro di kemendagri dan Dirjen Capilduk Jakarta.
"Kepada aparat hukum dan para wakil rakyat untuk mengusut tuntas persoalan nama Bupati Bojonegoro yang berbeda ejaannya," teriak orator lain, Anwar Soleh, di depan kantor DPRD Bojonegoro, Jumat (21/5/2021).
Selain itu dia meminta anggota dewan menggunakan hak angket terkait kasus nama bupati karena dianggap cacat hukum saat pendaftaran tahun 2018 lalu.
"Kami minta dewan yang terhormat melakukan hak angket guna menelusuri, melakukan penyelidikan terkait dugaan pasal 78 UU tahun 2014," jelas Anwar.
Sementara orator lain, Edi Kuncoro menganggap kebijakan Bupati Bojonegoro dianggap sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu slogan ngayomi, ngopeni, tidak berpihak kepada wong cilik.
"Kita menduga proyek yang nilainya puluhan, ratusan hingga miliaran ada praktek kolusi. Kalau kita tanya berapa kontraktor yang dapat proyek, kadangkala masih keroyokan, masih kalah dengan kelompoknya bupati. Ini juga terjadi nepotisme," teriaknya.
Aksi demo warga di depan gedung DPRD Bojonegoro Jalan Trunojoyo juga dilakukan di depan gedung Pemkab Bojonegoro Jalan Mastumapel. Dalam aksi itu massa, membawa beberapa poster.
Di antaranya: "Opo Tumon akte Kelahiran Kog Pindah???, Akte Kelahirane mutasinan..ha.ha MUKana tok ra enek liyane", "Awas Bojonegoro Darurat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme","Selamatkan Agenda Reformasi 1998 dari Otak Jahat Pejabat Korup serta Ngopeni, Ngayomi Dan Ngorupsi".
Sementara aksi mereka pun akhirnya mendapat perhatian anggota DPRD dan berjanji menyampaikan aspirasinya ke pimpinan lembaga legislatif.
"Kami tampung semua aspirasi yang telah disampaikan baik hak angket maupun pergi ke kantor Dirjen Capilduk untuk menanyakan persoalan yang disampaikan tadi," jelas Lasuri.
(fat/fat)
