.webp)
Kepala Desa Kepoh Kidul di Kecamatan Kedungadem, Samudi terpaksa mengembalikan 68 paket Bansos tersebut. Sebab, puluhan orang dalam data penerima Bansos, diketahui bukan petugas pemutus mata rantai COVID-19 di desanya.
Puluhan paket dikembalikan oleh Pemdes Kepoh Kidul ke Kantor Kecamatan Kedungadem. Setiap paket Bansos berisi satu botol sirup, dua kilogram beras, satu liter minyak goreng, satu kg gula pasir, satu kaleng biskuit, dan satu bungkus jajanan.
Setiap paket dibungkus tas kain warna-warni, yang di dalamnya disisipi kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri berlogo Pemkab Bojonegoro, dan gambar Bupati Anna Muawanah.
"Iya kami kembalikan ke kecamatan, karena awal pembagian juga di kantor Camat Kedungadem. Ada 68 paket untuk Desa Kepoh Kidul. Namun data nama penerima Bansos banyak yang salah dan tidak sesuai dengan petugas di desa kami. Bahkan lucunya satu KK ada yang dapat tiga paket, ada yang dapat dua paket," kata Samudi kepada detikcom, Rabu (19/5/2021).
Kades ini memilih mengembalikan paket Bansos tersebut untuk menghindari kegaduhan. Ia mengaku bisa dikomplain warga jika tetap membagikan paket Bansos ke tangan yang tak tetap meski sesuai data penerima.
"Data penerima itu kita dapat beritahu pihak kecamatan. Tidak ada usulan nama dari desa. Desa disuruh ambil di kecamatan beserta nama-nama dan NIK tiap penerima manfaat," jelas Samudi.
Masalah data penerima Bansos juga terjadi di beberapa desa lainnya. Bahkan dalam data yang beredar di medsos, terdapat nama-nama penerima di luar Kabupaten Bojonegoro.
Sesuai data SK yang beredar, ada 29.005 paket Bansos yang dibagikan. Saat proses pendistribusian paket Bansos ini, Wabup Budi Irawanto juga sempat melakukan sidak di kantor kecamatan dan desa.
"Ini dalam rangka pengawasan bantuan sosial non tunai diberikan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima. Apakah penerima betul personel pemutus rantai penularan COVID-19 yang ada di tingkat desa," jelas Wabup Budi kala itu.
Kabar yang berkembang, Bansos itu menghabiskan anggaran Rp 4,9 miliar dari dinas BPBD Kabupaten Bojonegoro. Sementara hasil sidak waktu itu, masih ada ketidaksesuaian soal kualitas bantuan tersebut.
"Ada yang isi parsel biskuit kaleng ada yang diisi dengan jajanan merek lain. Padahal jelas program natura bantuan sosial personel pemutus rantai penularan COVID-19 di tingkat desa," pungkasnya. (sun/bdh)
