Usai Lebaran, Bupati Ipuk Rutin Ngantor di Desa Lagi

Ardian Fanani - detikNews
Kamis, 20 Mei 2021 13:39 WIB
bupati ipuk
Bupati Ipuk menyapa warga (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sejak kali pertama dilantik pada 26 Februari 2021, telah secara rutin berkantor di desa-desa. Dalam sepekan, satu kali bupati perempuan itu berkantor di desa. Di desa, Bupati Ipuk tinggal seharian, dari pagi sampai petang untuk mengurai berbagai urusan warga.

Setelah libur Lebaran, program Bupati Banyuwangi Ngantor di Desa (Bunga Desa) tersebut akan kembali dipacu. "Pekan depan saya akan mulai lagi berkantor di desa. Kita percepat membantu menuntaskan urusan warga," ujar Ipuk kepada detikcom, Kamis (20/5/2021).

Ipuk menjelaskan program bupati berkantor di desa adalah cara yang dia lakukan bersama Wakil Bupati Sugirah untuk menjemput bola berbagai urusan warga. Selain tetap mengoordinasikan program skala kabupaten, Bupati Ipuk langsung berupaya menuntaskan urusan warga di desa itu.

Kini telah 10 desa dia jadikan sasaran tempat berkantor. "10 Desa yang konsepnya berkantor ya. Kalau datang ke desa untuk berbagai program tentu sudah lebih dari 50 kali sejak dilantik," jelasnya.

Di setiap desa, urusan warga dibagi menjadi dua kategori berdasarkan solusi, yaitu jangka pendek dan jangka menengah-panjang. "Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada yang perlu waktu seperti infrastruktur," ujar Ipuk.

Dari segi sektor, urusan yang dituntaskan seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, kepemudaan, rumah tinggal, dan sebagainya.

Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama Ipuk berkantor di sepuluh desa tersebut mencapai 20.000 urusan dari berbagai sektor tersebut. "Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, teratasi juga," jelasnya.

Dari berkantor ke desa-desa, Ipuk juga mendapat laporan dari warga bahwa perlu adanya percepatan pencairan insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji.