Khofifah Tunjuk Wabup Nganjuk Jadi Plt Usai Bupati Novi Kena OTT KPK

Hilda Meilisa - detikNews
Rabu, 12 Mei 2021 20:34 WIB
Gubernur Khofifah tunjuk Wabup Marhaen jadi Plt Bupati Nganjuk
Gubernur Khofifah tunjuk Wabup Marhaen jadi Plt Bupati Nganjuk (Foto: Dok. Pemprov Jatim)
Surabaya -

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkena OTT KPK. Untuk mengisi kekosongan jabatannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk kepada Wabup Marhaen Djumadi.

Gubernur Khofifah berpesan ke Plt Bupati Nganjuk agar bekerja keras dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemkab Nganjuk, khususnya pasca- ditangkapnya Novi Rahman.

"Tugasnya saat ini adalah mengajak masyarakat tetap guyub rukun dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebab, bagaimana pun partisipasi masyarakat dalam berjalannya pembangunan daerah tetap dibutuhkan. Sehingga butuh adanya pengembalian kepercayaan masyarakat pada pemerintah," kata Khofifah Rabu (12/5/2021).

Penunjukan Marhaen merujuk surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri No. 356/3098/OTDA tanggal 11 Mei 2021. Gubernur Khofifah berharap koordinasi di jajaran Forkopimda Nganjuk berjalan seefektif mungkin, serta program-program yang belum lama ini disepakati pada APBD 2021 bisa berseiring.

"Harus segera dilakukan sinkronisasi pelaksanaan program sehingga kasus yang terjadi tidak terpengaruh terhadap upaya mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Sementara Plt Bupati Nganjuk Marhaen dengan tegas menyatakan siap kepada Gubernur Khofifah. Ia juga memiliki sejumlah keinginan dan langkah yang akan diambil setelah resmi menjadi Plt Bupati Nganjuk.

"Hari ini kami mendapatkan mandat untuk menjadi Plt Bupati Nganjuk. Sebelumnya kami memohon maaf di Nganjuk ada sedikit ujian, lagi kena masalah," kata Marhaen.

Marhaen mengatakan dirinya ingin melakukan langkah untuk mengondusifkan hal-hal di Kabupaten Nganjuk. Terutama di kawasan Pemerintah Nganjuk.

"Ada hal yang ingin kita kondusifkan di Nganjuk. Pertama di pemerintahan, kedua di forkopimda. Kebetulan di Nganjuk sedang proses pengisian perangkat. Kita ingin menjaga betul Nganjuk ini sehingga jadi kondusif," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah rapat dengan forkopimda terkait masalah pengisian perangkat. Ia juga menerbitkan surat edaran. "Kami menerbitkan SE, sementara karena masih dalam force major, kita diinstruksikan untuk lewat panwas, pelantikan perangkat itu ditunda atau dihentikan," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim Jempin Marbun mengatakan bahwa ketika seorang kepala daerah tersandung kasus hukum dan telah menjalani masa tahanan, maka kepala daerah yang bersangkutan tidak boleh untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga, guna menghindari adanya kekosongan kepemimpinan, maka Gubernur Khofifah harus memberikan tugas pada wakilnya untuk menjalankan tugas Bupati.

Pemberian tugas Plt Bupati tersebut juga sesuai dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 65. Di pasal tersebut menyebutkan bahwa jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah

(hil/iwd)