Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021. Transportasi umum juga dilarang beroperasi, begitu juga kendaraan pribadi dilarang memasuki wilayah Jatim mulai tanggal 6 Mei 2021.
Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur menyebut pihaknya mau tak mau harus mendukung pemerintah demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Namun, Firman menyebut kerugian yang didapatkan pihak penyedia layanan bus, sangat-sangat besar.
Bahkan, Firman mengatakan saat pandemi saja, setiap hari pihaknya selalu merugi karena ada penurunan penumpang. Apalagi jika pemerintah melarang transportasi umum untuk beroperasi.
"Waduh, jangan bicara kerugian saat nanti tak jalan. Saat sekarang saja, yang kita masih bisa jalan, dengan kondisi seperti ini, sudah sangat sangat merugi, berat lah. Sudah nggak bisa lagi dikatakan dengan angka-lah," kaya Firman kepada detikcom di Surabaya, Rabu (28/4/2021).
Firman enggan menyebut berapa jumlah kerugian yang dialaminya atau dialami para pemilik PO-PO lainnya. Karena kerugiannya sangat besar dan berbeda-beda setiap PO.
"Yang pasti akan menanggung kerugian yang cukup besar. Karena saat sekarang saja, di mana penumpang yang sepi sudah harus menanggung kerugian," imbuh salah satu pemilik PO Menggala ini.
Tonton juga Video: Suara Miris Pengusaha dan Sopir Bus Atas Larangan Mudik Lebaran
"Saya nggak bisa menyebutkan angkanya, karena setiap trayek bus beda-beda kerugiannya. Katakanlah AKAP, mungkin yang kemarin kami AKDP itu sepi, tapi ada trayek antarprovinsi jarak jauh seperti Jakarta tetap bagus, kemarin sempat bagus karena efek pesawat mahal, efek pesawat pakai antigen, PCR, kalau bus kan enggak," tambahnya.
Sebelum pandemi, Firman mengaku saat momentum lebaran merupakan saat-saat yang ditunggu karena ada peningkatan penumpang. Tapi hal ini tak terjadi dalam dua tahun.
"Lebaran 2018 sampai 2019 di tahun-tahun itu di hari biasa pada masa lebaran kami masih bisa ada kelebihan di atas. Tapi kalau sekarang ini kami merugi, apalagi untuk membayar karyawan. Sudah dua tahun kami begini. Kalau tiga kali sudah menjadi Bang Toyib, kami nggak pulang-pulang," lanjut Firman.
Beban ini, lanjut Firman, harus ditambah dengan kewajiban memberi THR kepada karyawan. Firman menyebut pihaknya cukup kewalahan.
"THR diberikan pada karyawan tetap, kalau bagi sopir, kondektur itu mitra kita, kembali pada kebijakan PO tapi biasanya tiap PO pasti memberikan," pungkasnya.