Kata Politikus PDIP soal Sosok yang Layak Jadi Menteri Investasi

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 21:46 WIB
Presiden Joko Widodo akan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dalam reshuffle ini, Jokowi berencana membentuk Kementerian Investasi.
Anggota Komisi VI DPR yang membidangi investasi, Mufti Anam/Foto: Istimewa
Surabaya -

Presiden Joko Widodo akan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dalam reshuffle ini, Jokowi berencana membentuk Kementerian Investasi.

Namun hingga kini masih menjadi teka-teki siapa sosok yang cocok menduduki kursi tersebut. Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi sebagai lembaga baru hasil pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ada sejumlah nama yang menyeruak. Mulai dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, politisi NasDem Rapsel Ali, hingga Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Witjaksono.

Anggota Komisi VI DPR yang membidangi investasi, Mufti Anam mengatakan, pembentukan lembaga baru Kementerian Investasi patut didukung sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor investasi, yang terjaga cukup baik di masa pandemi COVID-19.

"Pandemi ibarat jeda sejenak, negara mana yang kemudian berlari lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi melalui investasi, itu pemenangnya," ujar Mufti saat dihubungi, Selasa (20/4/2021).

Terkait siapa yang layak sebagai Menteri Investasi, politikus PDI Perjuangan ini menyebut, itu wewenang penuh Presiden Jokowi. Namun, Mufti mengatakan ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan presiden.

"Kalau soal nama, itu hak presiden. Tapi saya yakin presiden memilih sosok yang memang punya kriteria tertentu. Pertama, kompeten di sektor pengembangan investasi. Kedua, punya track record, terbukti bisa bekerja dan mau turun ke lapangan menyelesaikan masalah. Ketiga, mampu bekerja cepat karena kita memang butuh banyak percepatan agar investasi bisa terus tumbuh membuka lapangan kerja," papar Mufti.

Mufti menjelaskan, salah satu kunci pemulihan ekonomi di masa pandemi adalah meningkatnya investasi. Pada 2020, realisasi investasi di Tanah Air cukup baik di tengah pandemi. Yaitu naik dari Rp 809,6 triliun pada 2019 menjadi Rp 826,3 triliun pada 2020. Investasi itu terdiri atas PMA 48,9 persen dan PMDN 50,1 persen.

Lalu, yang perlu menjadi catatan yakni mulai meratanya sasaran penanaman modal. Berdasarkan data BKPM, sepanjang 2016 hingga 2020, investasi di luar Jawa terus menggeliat.

Pada 2016, proporsi realisasi investasi di Jawa mencapai 53,6 persen. Sedangkan di luar Jawa mencapai 46,4 persen. Dari tahun ke tahun, proporsi Jawa dan luar Jawa semakin seimbang. Bahkan mulai terjadi pembalikan.

Sedangkan pada 2020, investasi luar Jawa melampaui investasi di Jawa menjadi 50,5 persen. Sementara investasi di Jawa mencapai 49,5 persen.

"Ke depan ini harus terus dijaga demi pemerataan ekonomi. Demi lahirnya sentra-sentra baru pertumbuhan ekonomi. Dan demi gagasan besar Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris, yang dikumandangkan Presiden Jokowi," pungkas politikus asal daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo ini.

(sun/bdh)