Pemkab Banyuwangi Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Ardian Fanani - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 20:23 WIB
bupati ipuk
Bupati Ipuk video call dengan kepala BP2MI (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi -

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bertemu dengan Koordinator UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Banyuwangi membahas permasalahan dan penanganan buruh migran di daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ipuk juga melakukan sambungan videocall dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat di ruang kerja Bupati Ipuk, Selasa (20/4/2021).

"Kolaborasi dengan BP2MI akan kami perkuat. Tadi kami bahas beberapa hal urgen, seperti kasus yang dihadapi pekerja migran di luar negeri dan masih maraknya jalur ilegal. Ini pekerjaan rumah bersama," ujar Bupati Ipuk.

Koordinator UPT BP2MI Banyuwangi, Muhammad Iqbal, mengatakan, perlindungan pekerja migran adalah kerja bersama. "Tahun lalu ada sekitar 3.000 warga Banyuwangi yang berangkat menjadi pekerja migran. Kami kawal mulai pelatihan sampai sertifikasi," ujarnya.

Iqbal menjelaskan kewenangan perlindungan pekerja migran saat ini bukan kewenangan dari pemerintah pusat semata. Berdasarkan aturan yang baru, saat ini kewenangan perlindungan didistribusi hingga ke level desa.

"Dengan kerja kolaborasi yang selama ini banyak Banyuwangi lakukan, kami berharap sinergitas dengan BP2MI bisa ditingkatkan. Kami berharap Banyuwangi bisa jadi referensi suatu daerah yang concern pada perlindungan pekerja migran," katanya.

Iqbal menyampaikan BP2MI tengah menjalankan program Sikat Sindikat, memerangi pengiriman pekerja migran di luar prosedur resmi. Menurut dia, wilayah tapal kuda berpotensi cukup banyak terjadinya perdagangan orang.

"Sudah banyak dukungan Bupati Banyuwangi kepada kami, seperti memfasilitasi kantor operasional BP2MI. Kami berharap kita terus meningkatkan kolaborasi pemberantasan pengiriman pekerja ilegal ini," kata Iqbal.

Selanjutnya
Halaman
1 2