Yayasan yang dimaksud yakni Yayasan Perguruan Tinggi Wilwatikta Surabaya (YPT-WS) yang di dalamnya diisi oleh oknum PNS Pemprov Jatim. Pantauan detikcom di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, ratusan mahasiswa dan dosen STKW melakukan demo.
Beberapa di antara mereka membawa spanduk berisi tuntutan mereka. Selain itu, para mahasiswa juga melakukan teatrikal. Yakni soal hak mereka untuk menuntut ilmu yang seolah-olah dihilangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim.
Korlap aksi, Mufi Mubarok mengatakan, kampus STKW sedang terkatung-katung. Bahkan, sejak 10 tahun dipegang Pemprov Jatim dalam hal ini Disbudpar, kondisi kampus justru semakin tidak jelas.
"Kita ingin kampus kami punya status yang legal seperti dulu. Dengan manajemen yang bagus. Dulu sebelum 2011, kampus sempat kolaps, kemudian pihak yayasan menyerahkan ke Pemprov karena kami kampus satu-satunya seni di Indonesia Timur, dan diterima Gubernur Pakdhe Karwo dulu," ujarnya di lokasi.
"Dari provinsi menugaskan Disbudpar dan membentuk struktur UPT. Manajemen itu lambat laun dikuasai oleh dinas (Disbudpar) itu. Termasuk yayasan kami yang notabene 50 persen diisi PNS, ASN Disbudpar termasuk Pemprov. Akhirnya manajemen tidak berjalan seperti visi misi. Sepuluh tahun ditangani UPT, kampus kami statusnya hilang. Artinya sejak 8 Mei 2020, terjadi pemutusan oleh Gubernur, Pemprov Jatim melalui Biro Hukum. Secara hukum, STKW sekarang gak ada. Asetnya otomatis (masuk) di Pemprov. Dimiliki Pemprov melalui UPT STKW di Disbudpar," sambungnya.
Mufi juga menjelaskan, saat ini Kampus STKW kehilangan tempatnya, dan nasibnya terkatung-katung. Di mana, tersisa dosen dan mahasiswa. Padahal, dulu Pemprov Jatim menjanjikan STKW akan menjadi kampus negeri. Namun, manajemen yang tidak jelas membuat aktivitas kampus berhenti total.
"Kesejahteraan gak jelas, manajemen gak jelas. Karena lebih banyak Program UPT Disbupdar yang diprioritaskan, bukan program akademik. Itu yang kami perjuangkan, agar manajemen dikelola civitas, dan bisa hidup kembali," imbuhnya.
