Bojonegoro Kini Punya Mal Pelayanan Publik, Urusan Perizinan Akan Lebih Mudah

Hilda Meilisa - detikNews
Selasa, 06 Apr 2021 21:32 WIB
mal pelayanan publik bojonegoro
Men PAN-RB launching Mal Pelayanan Publik Bojonegoro (Foto: Istimewa)
Bojonegoro - Mal Pelayanan Publik (MPP) kini telah hadir di Bojonegoro. Layanan publik ini akan memberikan akses kemudahan perizinan bagi masyarakat Bojonegoro.

MPP menggabungkan berbagai macam pelayanan untuk masyarakat secara terintegrasi satu pintu. Grand launching MPP dihadiri Men PAN RB, Asisten III Provinsi Jawa Timur, Deputi Pelayanan Publik, Bupati Bojonegoro, FORKOPIMDA dan jajaran OPD Pemkab Bojonegoro.

MPP mengedepankan sistem pelayanan terpadu sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, serta nyaman.

MPP Bojonegoro diresmikan oleh Men PAN RB Tjahjo Kumolo pada Selasa (6/4). Pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Prosesi penandatanganan prasasti dilakukan oleh Men PAN RB didampingi Deputi Pelayanan Publik, Asisten III Pemprov Jatim Bupati Bojonegoro.

Tjahjo mengatakan bahwa MPP bukan sekedar layanan formalitas namun hakikatnya harus memberikan pelayanan izin dengan cepat, mudah, murah, terjangkau, aman, nyaman serta terintegrasi dalam satu atap.

"MPP sebagai simbol pemerintah yang hadir secara cepat untuk membantu pelayanan masyarakat dengan mengedepankan transformasi teknologi digital, khususnya dalam proses perizinan dan non perizinan", ungkap Tjahjo.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awannah mengucapkan banyak rasa terima kasih karena MPP bisa diresmikan oleh Men PAN RB secara langsung.

"Secara keseluruhan MPP belum berfungsi secara fungsional dan menyeluruh, maka dari itu Pemkab Bojonegoro meminta bimbingan serta arahan agar pelayanan di MPP Bojonegoro bisa terintegrasi secara menyeluruh agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat," kata Bupati Anna

Saat ini terdapat 202 jenis layanan yang telah beroperasi. Layanan diberikan dari berbagai macam instansi mulai pemerintah pusat, daerah, kepolisian, hingga Badan Usaha Milik Negara dan Daerah atau BUMN/D. (hil/iwd)