Mendes Sebut Pembangunan Daerah Tak Optimal Karena Belum Berbasis Data

Blitar - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut pembangunan di daerah belum berbasis data. Sehingga, hasil yang dicapai belum bisa optimal pemanfaatannya bagi masyarakat sekitar.

Hal ini disampaikan Halim usai menandatangani MoU dengan Pemkab Blitar sebagai daerah pilot project program Indeks Desa Membangun (IDM). Menurut Halim, data sangat penting bagi perencanaan pembangunan.

"Data ini penting. Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada permasalahan. Permasalahan tidak akan diketahui dengan benar kalau tidak pegang data. Ini adalah kunci," tandas Halim kepada wartawan di Pendopo Ronggohadinegoro Pemkab Blitar, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Mendes Dorong Desa Perangi Narkoba

Perencanaan pembangunan, lanjut Halim, harus berbasis data. Halim menilai saat ini sudah menjadi rahasia umum frasa itu dalam pembangunan di Indonesia. Permasalahan data, imbuhnya, tak hanya dihadapi oleh desa. Namun juga terjadi sampai level provinsi yang selalu kurang data dalam perencanaan pembangunannya.

"Nah untuk itu, saya kirimkan 22 PNS dari Mendes PDTT untuk bekerja di desa. Ini dalam upaya percepatan pemutakhiran data indeks desa membangun berbasis esklusif desa," terangnya.

Menurut Halim, upaya pemutakhiran data dimulai pihaknya dari desa. Dari problem terkecil ada dalam pendataan mulai level keluarga, RT, desa sampai kabupaten/kota. Sehingga nantinya, tiap desa punya data yang valid.

Baca juga: Mendes Sebut BLT Dana Desa & Padat Karya Dongkrak Ekonomi Desa

"Jadi ketika kita bicara angka kemiskinan, ada data berapa jumlahnya, di mana lokasinya dan atas nama siapa. Begitu juga kualitas pendidikan. Seperti kesehatan, saya melihat banyak warga desa sakit tapi belum tertangani layanan kesehatan dengan baik. Karena apa, karena pemda tidak pegang data," tegasnya.

Dalam proses pendataan ini, keterlibatan perempuan desa merupakan hal penting. Kenapa Kabupaten Blitar dipilih sebagai pilot project program Indeks Desa Membangun (IDM), Haris menandaskan karena bupatinya perempuan.

"Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan adalah keniscayaan. Karena sudah terbukti, pemimpin perempuan lebih tertib mendatanya. Contoh sederhana, kalau menerima uang, perempuan pasti memikirkan anak dan keluarganya dulu. Kalau pria, mikirnya membeli rokok duluan. Makanya pembangunan harus semakin banyak melibatkan peran perempuan," pungkas Halim. (iwd/iwd)