PGRI Jatim Angkat Bicara soal Vonis Bebas Dosen Malang dari Jeratan UU ITE

Hilda Meilisa - detikNews
Kamis, 25 Mar 2021 17:11 WIB
Logo PGRI
Foto: dok PGRI
Surabaya -

Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas dosen Dr Wadji MPd dari hukuman 5 bulan penjara. Sebelumnya, Dosen Universitas Kanjuruhan Malang itu dihukum 5 bulan penjara karena mempelesetkan singkatan Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Persatuan Gundul Republik Indonesia (PGRI).

Menanggapi hal ini, Ketua PGRI Jatim Teguh Sumarno mengatakan pihaknya menghormati keputusan MA. Bahkan, Teguh mengaku bersyukur lantaran tenaga pendidik tak ada yang terlibat masalah hukum.

"Jadi itu adalah keputusan majelis yang terhormat, saya justru terima kasih karena keluarga kami dosen tidak ada masalah hukum, apa lagi dalam posisi pidana," kata Teguh saat dihubungi detikcom di Surabaya, Kamis (25/3/2021).

"Jangan sampai guru dan dosen ada persoalan pada hukum. Jadi PGRI membela pada posisi pernyataan yang seyogyanya memang tidak semestinya diterima guru. Karena guru merupakan sosok pendidik yang mulia. Jangan sampai terjerat masalah hukum," imbuhnya.

Teguh menyebut yang membuat laporan polisi terkait kasus ini adalah pengurus PGRI lama. Jika kejadian tersebut terjadi di periode kepengurusannya, Teguh mengatakan dirinya akan menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan.

"Itu kelihatannya yang membuat laporan wakil ketua PGRI sebelum jaman saya. Seandainya saya jadi ketuanya, saya tidak memperbolehkan. Saya harap untuk berkompromi karena sama-sama pendidik kan tidak boleh begitu. Harusnya secara kekeluargaan saja, itu wajib," papar Teguh.

Tak hanya itu, Teguh mengatakan bisa saja yang dilontarkan dosen Wadji merupakan candaan belaka. Jadi, sebaiknya didialogkan secara kekeluargaan.

"Itu saya menilai apakah itu dalam bentuk kelakar atau candaan, apakah dia bentuk keseriusan dan situasi itu mestinya harus perlu didialogkan. Ada juga di antara teman menyatakan yang lebih parah dari itu, ada saja. Tapi di dalam intern," ungkapnya.

Teguh juga menilai jalan kasasi yang ditempuh dosen Wadji sudah benar untuk meminta keadilan. "Artinya keadilan yang ditempuh Pak Wadji memang penting karena hak setiap warga negara untuk mempertahankan diri. Sehingga itu lah yang harus dilakukan," imbuhnya.

Selain itu, Wadji mengatakan pemerintah perlu meninjau ulang Pasal 27 ayat 3 agar tidak menelan korban lebih banyak lagi.

"Apa lagi pasal 27 ayat 3 tentang UU ITE ini banyak yang menjadi korban. Maka perlu direvisi dan disempurnakan agar tidak menelan korban yang lebih banyak. Sehingga bagaimana pandangan ahli hukum, pandangan korban, bagaimana yang melaporkan itu perlu didiskusikan sehingga DPR mengesahkan UU itu jangan sampai justru membuat masyarakat jera dengan persoalan keadilan," pungkasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2