.webp)
Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Surabaya, Irvan Widiyanto mengatakan, pihaknya mendapatkan mandat dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membuka ruang bagi pengusaha, berkaitan dengan relaksasi dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Masukan dari pengusaha seperti apa, itu membuat satu catatan bagi kita dalam pelaksanaan pembuatan peraturan berikutnya. Pak Wali Kota mengharapkan roda perekonomian bisa berjalan, akan tetapi dengan penerapan protokol kesehatan. Tetap tidak boleh lengah dalam kondisi pademi yang ada," kata Irvan usai pertemuan di balai kota, Selasa (23/3/2021).
Irvan mengungkapkan, ada catatan penting yang diamanatkan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Yakni, Pemkot Surabaya memberikan kepercayaan besar kepada pengusaha RHU, pengelola gedung, hotel, restoran, mal serta bioskop.
"Jadi kepercayaan yang besar ini, mohon dijawab dengan komitmen yang tinggi, karena ini menyangkut keselamatan warga Kota Surabaya," ungkap Irvan.
Menurut Irvan, ada beberapa hal prinsip terkait protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Yakni memastikan karyawan dalam kondisi sehat, dengan melakukan tes swab yang bisa diajukan ke Dinas Pariwisata dan Dinkes Kota Surabaya.
"Salah satu amanat dari Pak Wali Kota, mengharapkan dengan dibukanya RHU ini diharapkan ada penyerapan tenaga kerja yang khususnya dari warga Kota Surabaya," terangnya.
Ketika dia adalah warga Surabaya dibuktikan dengan KTP, maka cukup dengan tes swab dibantu Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan akan melayani tes swab secara periode dua minggu sekali secara gratis. Jadi itu tidak membebani pengusaha. Kalau itu di luar warga Surabaya akan membebani pengusaha karena tidak bisa kita cover untuk tes swab-nya," ungkap Irvan.
Irvan menegaskan, pihaknya akan segara melaporkan masukan dari beberapa pengelola RHU kepada Wali Kota Surabaya. Agar segera menandatangani perubahan Perwali. Dengan begitu RHU bisa dibuka kembali.
"Ketika diundangkan, maka kewajiban dari RHU selambat-lambatnya 14 hari sebelum buka, maka dia wajib mengajukan assessment kepada kami. Dalam waktu 2 hari kami bisa membalasnya selamat-lambatnya 7 hari," lanjut Irvan.
"Untuk wacana deposit Rp 100 juta sudah kita diskusikan dengan para pakar dan sudah kami diskusikan dengan Pak Wali Kota. Itu belum bisa untuk dilaksanakan. Tapi konsekuensinya adalah denda. Ketika ada pelanggaran terkait protokol kesehatan, maka sanksi buka hanya penghentian kegiatan dan penyegelan, tapi juga denda sesuai Perda," imbuh Irvan.
Terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan dan Rekreasi Umum (Hiperhu) Surabaya George Handiwiyanto mengatakan, pihaknya menerima keputusan dari Pemkot Surabaya. "Artinya kita terima saja. Saya kira Pemerintah Kota sudah melakukan evaluasi yang panjang dan jauh. Saya kira kita ikutin dulu. Kita ikuti perkembangan," kata George kepada wartawan.
George mengaku, sebenarnya ada banyak yang akan diusulkan. Namun pihaknya memilih berdiam diri.
"Misalkan jam operasional, kalau jam 10 (malam) itu baru orang datang, karyawan juga, tapi sudahlah. Itu tidak kita permasalahkan. Kita terima dulu dari pemerintah nanti sambil dievaluasi. Nanti kita usulkan kembali jam 12. Nanti vaksin sudah merata kan otomatis mereda sendiri, maka akan kembali ke semula. Saya kira kita harus sabarlah demi kebaikan kita bersama," pungkas George.
