Panitia pembangunan dan perluasan Masjid Al Hidayah di Dusun Sidomukti, Desa Pucangro, Gudo, Jombang dilaporkan ke polisi lantaran diduga menyerobot tanah warga. Dalam prosesnya, terjadi perbedaan hasil pengukuran antara pemerintah desa setempat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Desa Pucangro Karen mengatakan, saat perselisihan terjadi, pihaknya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah wakaf Masjid Al Hidayah di Dusun Sidomukti pada Januari 2021. Sertifikat tanah wakaf seluas 285 meter persegi itu atas nama Tajid, warga Dusun Sidomukti.
"Kami mengukur sesuai luasan tanah di sertifikat," kata Karen kepada wartawan di kantornya, Selasa (23/3/2021).
Berbekal sertifikat tersebut, panitia pembangunan Masjid Al Hidayah yang dipimpin Suwoko (52) mengklaim proyek perluasan tempat ibadah itu berada di tanah wakaf. Sehingga tidak ada tanah Suwaji (72) yang digunakan untuk perluasan bangunan masjid.
Namun, Suwaji tak terima dengan hasil pengukuran Pemerintah Desa Pucangro. Pria yang rumahnya bersebelahan dengan Masjid Al Hidayah ini juga mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Dia meyakini tanah miliknya dengan luas sekitar 84 meter persegi, tercaplok proyek perluasan Masjid Al Hidayah.
Suwaji lantas membuat pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Jombang pada 27 Januari 2021. Polisi bersama BPN, kuasa hukum Suwaji dan Pemerintah Desa Pucangro turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran ulang pada 5 Februari.
Saat itulah diketahui terjadi perbedaan hasil pengukuran Pemerintah Desa Pucangro dengan BPN. Petugas BPN memasang patok batas tanah milik Suwaji di dalam proyek Masjid Al Hidayah.
"Yang dipatok itu hasil pengukuran dari BPN bersama Polres, kuasa hukum Suwaji dan pihak desa," terang Karen.
Kini, Karen memilih menyerahkan persoalan ini ke Polres Jombang. "Harapan saya bisa selesai di meja damai, tempat ibadah itu bisa dibangun lagi supaya masyarakat bisa beribadah secara khusuk," jelasnya.
