Selain Minta Mudik Dilarang, Ini Saran Epidemiolog untuk Pemerintah

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Senin, 22 Mar 2021 15:10 WIB
Tim Surveillance COVID-19 Universitas Airlangga, DR. Dr. Windhu Purnomo, M.S
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya -

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo berharap pemerintah melarang mudik lebaran. Ini agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19.

Selain itu, Windhu juga memiliki sejumlah saran untuk pemerintah. Pertama, Windhu menyarankan pemerintah melakukan pembatasan masyarakat agar mobilitasnya tidak naik.

"Prinsipnya tetap harus ada pembatasan. Karena virus itu akan bergerak naik penularannya apabila ada mobilitas yang naik. Karena jelas virus itu akan dibawa oleh inang, inangnya bergerak ke mana pun dan akan menulari di tempat dia bergerak ke mana pun," kata Windhu saat dihubungi detikcom di Surabaya, Senin (22/3/2020).

Windhu juga menyoroti wacana yang sempat dilontarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumnya, wacana itu menyebut jika Kemenhub tidak melarang mudik. Menurut Windhu, perkataan ini justru berbahaya karena bisa disalahartikan masyarakat.

"Jadi batasi, caranya jangan mengeluarkan statement yang bernada seperti itu. Meskipun ada kesulitan melakukan pembatasan, tapi tetap jangan kemudian pemerintah ngomong untuk melonggarkan. Karena pernyataan yang tidak kondusif, yang kontradiktif dengan pemutusan mata rantai penularan itu jangan dikeluarkan. Jangan membiarkan pejabat mengeluarkan kalimat yang justru mendorong orang untuk melanggar protokol kesehatan," papar Windhu.

"Karena dengan ngomong seperti itu, orang akan melanggar protokol kesehatan dengan bergerak melakukan mobilitas. Yang jelas upayakan pembatasan. Terserah caranya karena setiap daerah punya cara sendiri-sendiri," imbuhnya.

Setelah pembatasan, Windhu menyebut ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah. Yakni dengan mempersulit izin masyarakat yang hendak ke luar kota atau mudik.

"Menurut saya yang baik adalah yang dilakukan DKI Jakarta di mudik dahulu dengan membuat aturan SIKM, harus punya surat izin yang dikeluarkan oleh kelurahan, desa atau RT RW. Karena itu paling tidak membuat orang akan mikir untuk minta izin. Pemerintah harus mempersulit lah. Paling tidak ini lebih mempersulit," ungkap Windhu.

Simak Video: Mudik Nggak Dilarang di Saat Cuti Bersama Dipotong

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2