Rencana pemerintah untuk impor beras mendapat penolakan di Lamongan. Selain petani, Komisi B DPRD Lamongan juga menolak rencana tersebut.
Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori menilai, rencana pemerintah untuk impor beras sangat tidak tepat. Pasalnya, impor beras tersebut dikhawatirkan akan menurunkan harga beras di tingkat petani.
"Nasib para petani harus kita perjuangkan terkait rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton, di tengah musim panen padi (gabah) yang telah tiba ini dan kita menolak," kata Anshori kepada wartawan, Jumat (19/3/2021).
Selain akan berdampak pada harga beras, imbuh Anshori, ada beberapa faktor lain yang mendasari pihaknya menolak rencana pemerintah melakukan impor beras. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah keluhan petani. Mulai dari soal besarnya biaya tanam, naiknya harga dan kelangkaan pupuk yang tak sebanding dengan harga jual gabah.
"Kita telah sampaikan penolakan ini ke Bulog Subdivre III Bojonegoro agar menyampaikan aspirasi petani ini ke kantor Bulog di Jakarta, untuk menolak impor beras," imbuhnya.
Anshori juga meminta agar Bulog menyerap gabah petani yang saat ini harganya sedang turun. Anshori meminta Bulog luwes menyikapi kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan melakukan penyerapan gabah petani.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan, termasuk stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan dalam negeri di tengah pandemi COVID-19.
Dalam paparan di rapat kerja Kementerian Perdagangan Airlangga menyebut untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton, setelah adanya Bansos Beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi COVID-19 dilakukan upaya impor beras 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
(sun/bdh)
