KLB Deli Serdang Ilegal, Demokrat Jatim Yakin Tak ada Dualisme di Daerah

Faiq Azmi - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 12:08 WIB
Surabaya -

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang diklaim segelintir pihak sudah rampung dan memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, itu disebut akan didaftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

Menyikapi hal itu, Plt Ketua DPD PD Jatim Emil Elestianto Dardak yakin tidak akan ada dualisme kepengurusan di daerah. Jika ada upaya pengurus tandingan yang dibentuk KLB, maka hal itu ia nilai paradoks.

"Kalau ada upaya demikian, itu paradoks dong. Karena klaim keabsahan kan didasari pemegang hak suara sah yang ada saat ini," ujar Emil kepada detikcom, Senin (8/3/2021).

Emil sendiri mempertanyakan keabsahan dari KLB Deli Serdang. Pasalnya, dalam KLB itu, tidak ada satu pun pemegang suara sah dari Jatim yang ikut di Deli Serdang.

"Yah pemegang suara sahnya gak ada yang mendukung kok dari Jawa Timur juga. Kita menolak, semua (DPD dan DPC) mengikuti apel siaga tidak ada yang mendukung KLB. Semua mendukung kepemimpinan sah dari AHY," tegasnya.

Usai rapat koordinasi dengan DPP, Emil memastikan Demokrat Jatim semakin solid dan akan melawan segala bentuk klaim dari KLB.

"Rakor DPP semakin memantapkan soliditas pemegang hak suara sah di seluruh Indonesia, dan DPD serta DPC PD Jatim semakin termotivasi untuk lebih intensif mengantisipasi dan merespons segala bentuk disinformasi dan misinformasi," terangnya.

Pria yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur ini menyatakan hingga kini belum ditemukan kader atau simpatisan PD Jatim yang mendukung atau ikut di KLB Deli Serdang.

"Insyaallah, kami meyakini solid sampai ke tingkat kabupaten/kota. Namun segala potensi bentuk misrepresentasi senantiasa diantisipasi," tandasnya.

Seperti diketahui, KLB Partai Demokrat yang diklaim segelintir pihak sudah rampung dan memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, itu disebut akan didaftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

(iwd/iwd)