PPKM di Banyuwangi, Angka Penularan COVID-19 Turun 30 Persen

Ardian Fanani - detikNews
Minggu, 28 Feb 2021 22:02 WIB
PPKM di Banyuwangi, Angka Penularan Turun 30 Persen
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Jumlah Rukun Tetangga (RT) masuk zona hijau di Banyuwangi meningkat. Hal ini terjadi setelah Penerapan PPKM Mikro di Banyuwangi yang dilakukan secara masif berdampak positif. Pasca PPKM, terjadi penurunan angka penularan virus corona sebanyak 30 persen.

Data dari Satgas COVID-19 Banyuwangi mencatat ada kenaikan jumlah zona hijau dan penurunan zona kuning. Jumlah RT yang berada di zona hijau 10.212 dan untuk zona kuning masih tersisa 116 RT, atau dengan kata lain ada 99 RT yang sebelumnya berada di zona kuning menjadi zona hijau. Sebelumnya, pekan lalu dari data Satgas COVID-19 Banyuwangi ada 215 RT dengan warna zona kuning dan 10.113 RT lainya berada di zona hijau.

"Kita akan melanjutkan PPKM Mikro sampai 8 Maret nanti. Jika dilihat dari angka sebelumnya bisa dibilang PPKM menunjukkan hasil positif," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi, dr Widji Lestariono.

Selain perubahan warna zona RT, Rio juga mengatakan pasca PPKM terjadi penurunan angka penularan virus COVID-19 sebanyak 30 persen. Angka kematian juga tercatat mengalami penurunan sebanyak 26 persen.

Dengan grafik positif pasca PPKM, Rio menambahkan jika saat ini langkah selanjutnya yang bisa dilakukan satgas adalah kelancaran vaksinasi COVID-19. Menurutnya satgas membutuhkan target vaksinasi masyarakat bisa segera tercapai, sehingga terbentuk herd immunity atau ketahanan imunitas komunal. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk virus COVID-19 di Banyuwangi.

"Kalau masyarakat memahami manfaat dan tujuan vaksinasi pasti mereka akan merasa bersalah jika tidak mengikuti vaksinasi,"tegasnya.

Sementara Wakil Satgas COVID-19 Banyuwangi, Kombes Arman Asmara Syarifuddin mengatakan saat ini 217 Desa dan Kelurahan di Banyuwangi sudah memiliki posko PPKM. Rencananya akan ditambah lagi 2 Posko di RT yang dianggap memiliki kasus penularan virus corona yang dianggap tinggi.

"Sekarang tinggal memaksimalkan anggaran saja, baik DD maupun ADD dalam kelancaran Pos PPKM. Ini ranah pemerintah daerah. Agar bisa menerapkan instruksi Mendagri dengan baik," tandasnya.

(fat/fat)