Pandemi COVID-19 berdampak besar pada sektor ekonomi. Salah satu yang terdampak yakni rekreasi hiburan umum (RHU).
Bahkan sejak awal pandemi COVID-19, Pemkot Surabaya langsung mengambil keputusan untuk melarang RHU buka. Sebab, dikhawatirkan akan menjadi sarana penularan COVID-19.
Namun setelah pandemi COVID-19 berjalan hampir satu tahun, Komisi B DPRD Surabaya mendorong pemkot untuk mengambil langkah tegas dan berani, untuk membuka RHU. Bukan tanpa alasan, dewan melihat ada miliaran Rupiah dari RHU yang seharusnya masuk ke PAD, menguap begitu saja.
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mengatakan, selama 2020, Pemkot Surabaya merasakan dampak ekonomi. Salah satunya karena ditutupnya RHU.
"Dari situ saja sudah bisa dilihat, ekonomi ini hancur. APBD juga kena dampak. Pemasukan dari RHU itu besar, bagi saya ya dibuka saja. Tidak ada masalah," kata Mahfudz, Rabu (24/2/2021).
Ia menambahkan, jika RHU terus-terusan ditutup, akan ada kebocoran miliaran Rupiah yang seharusnya masuk ke PAD. Maka dari itu, untuk mengembalikan nafas APBD Surabaya di tahun 2021, Mahfudz meminta RHU untuk dibuka kembali.
Namun, pembukaan RHU itu bukan tanpa syarat dan aturan. Ia memberikan beberapa saran dan aturan yang bisa diterapkan jika RHU dibuka.
Pertama, Mahfudz meminta Pemkot Surabaya menyediakan fasilitas swab gratis untuk para pengunjung RHU. Atau jika memberatkan, pemkot bisa meminta pemilik RHU untuk menyediakan swab kit di tempat, sebelum pengunjung masuk ke RHU.
"Pengunjung kalau masuk RHU itu berarti siap duit. Mereka pasti mau kalau dibebani harus swab dulu. Toh juga tidak terlalu mahal. Apalagi saat ini ada alat pendeteksi anak bangsa, GeNose c-19. Bisa jadi salah satu alternatif. Ketika yang negatif baru boleh masuk, kalau positif langsung dibawa oleh satgas. Jadi harus ada kerja sama dengan satgas. Pengunjung juga mendapat manfaat jika ada swab, bisa digunakan untuk keperluan lainnya juga," ungkap Mahfudz.
Aturan kedua, Mahfudz menyarankan pemkot meminta pengusaha RHU untuk menerapkan keterangan bebas COVID-19 bagi para pengunjung. Sama seperti kereta api dan penerbangan yang menerapkan surat bebas COVID-19 bagi penumpang.
Kemudian yang ketiga, menurut Mahfudz, pegawai RHU wajib swab test untuk memastikan tidak ada penularan dari pegawai ke pengunjung. Jika tiga aturan itu diterapkan, ekonomi dari RHU akan bergerak dan mengangkat PAD Kota Surabaya.
"Dari pada RHU ini buka diam-diam dan sembunyi-sembunyi, malah menguntungkan satu dua orang saja. Ya mending dibuka dengan aturan ketat. Pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tangan tetap dilakukan. Namun di luar itu, saran aturan saya bisa dipakai juga. Kalau perjalanan pakai kereta dan pesawat tetap bisa, kenapa RHU tidak mau? Ekonomi kota akan naik, pendapatan daerah juga naik, pengendalian COVID-19 juga bisa dilakukan. Ini ibaratnya pemkot mengendalikan COVID-19 bekerja sama dengan sektor swasta," pungkas Mahfudz.