.webp)
"Pemprov Jatim terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah afirmatif dalam pengembangan pendidikan SMK dan Vokasi. Di Jawa Timur ada sekitar 700 ribuan siswa SMK, tersebar. Sebanyak 400 ribu siswa ada di SMK Swasta dan 300 ribu siswa di SMK negeri," ujar Emil pada Webinar Pembukaan Diklat SMK PGRI 1 Mejayan Madiun, Rabu (24/2/2021).
Emil menilai, banyak karya yang dihasilkan anak SMK di Jatim yang sangat potensial. Emil menyebut mobil listrik yang diproduksi SMK 1 PGRI Mejayan merupakan salah satu contoh produk yang baik.
"Tentu tidak lepas dari peran PGRI dan dunia usaha. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada PGRI yang telah berkontribusi sebaik mungkin dalam memacu inovasi dan mampu menjadi teladan. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, BUMN dan DUDI (dunia usaha dan dunia industri)," tambahnya.
Suami Arumi Bachsin ini menjelaskan, berdasar aturan dari Kemendikbud melalui Dirjen Pengembangan Pendidikan Vokasi. Mengatur adanya link dan match antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Hal itu tertuang dalam Inpres No 9 Tahun 2016.
Selain itu, Emil memaparkan bahwa Pemprov Jatim memiliki program pendukung inovasi. Seperti program Belanova (Belanja Inovasi Daerah), SMK Pengampu dan Tis Tas (Pendidikan gratis berkualitas).
"Kami memiliki program Belanova, seandainya pemerintah akan membeli produk harus memiliki persyaratan yang cukup banyak, sedangkan inovasi itu harusnya disengkuyung di depan atau didukung di depan. Kami telah memiliki Perda terkait inovasi daerah," terangnya.
"Kami akan terbantu apabila Belanova ini dimbangi dengan kerja sama yang dijalin DUDI (dunia usaha dan dunia industri), sekaligus memberikan quality insurance hal ini meyakinkan karena semua telah terukur," lanjutnya.
"SMK pengampu dan Tis Tas sementara memang masih berfokus pada SMA/SMK Negeri. Namun tidak menutup peluang ke sekolah yang lain," katanya.
Emil menambahkan, Pemprov Jatim akan mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan pendidikan SMK dan Vokasi. "Kami Pemprov Jawa Timur melakukan upaya afirmatif untuk pengembangan pendidikan SMK dan Vokasi bukan berarti tidak melibatkan pemerintah kabupaten dan daerah. Kami pernah berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya terpilih untuk jangan pernah mengasumsikan pemerintah kabupaten dan kota untuk tidak bisa memasukkan anggaran untuk pengembangan SMK dan SMA meskipun itu ranah provinsi," jelas Emil.
"Ke depannya kami coba berkomunikasi dengan BPK. Sehingga peluang itu dapat dilakukan bisa untuk pengembangan ekstrakurikuler dan yang lainnya," pungkas Wagub Emil Dardak.
