DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Umumkan Penetapan Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Ardian Fanani - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 19:44 WIB
dprd banyuwangi
Rapat paripurna penetapan Bupati-Wakil Bupati terpilih Banyuwangi (Foto: Ardian Fanani )
Banyuwangi -

DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih hasil Pilkada 2020. DPRD Banyuwangi kemudian mengusulkan pengangkatan Ipuk Fiestiandani-Sugirah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, kepada Gubernur Jatim.

Rapat paripurna digelar secara virtual, Senin (22/2/2021). Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono, serta dihadiri sejumlah anggota dewan dari lintas fraksi.

Sementara, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Banyuwangi, Mujiono beserta jajaran mengikuti rapat dari aula Rempeg Jogopati kantor Pemda Banyuwangi.

"Hari ini kami langsung paripurna dengan agenda pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih. Setelah sebelumnya dari KPU mengirimkan surat kepada kami perihal penetapan," kata Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara.

Dalam paripurna tersebut, DPRD Banyuwangi membacakan salinan amar putusan Mahkamah Agung dalam sidang sengketa Pilbup Banyuwangi tahun 2020 pada 15 Februari lalu. Yang juga tertuang kedalam keputusan KPU Banyuwangi perihal penetapan pasangan terpilih pada 18 Februari lalu.

Setelah paripurna ini digelar, selanjutnya DPRD Banyuwangi akan berkirim surat kepada Kemendagri melalui Gubernur. Agar segera mengesahkan pengumuman tersebut.

"Setelah ini DPRD Banyuwangi akan berkirim surat kepada Mendagri melalui Gubernur. Untuk selanjutnya bisa dilaksanakan proses pelantikan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih," kata Made yang juga sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Sesuai surat edaran yang diterima DPRD Banyuwangi, pelantikan Ipuk Fiestiandani-Sugirah akan dilangsungkan secara online terbatas. Pelantikan juga akan dilangsungkan di Banyuwangi.

"Sesuai edaran dari menteri atau gubernur, pelantikan dilaksanakan secara daring. Karena terbatas tidak bisa melibatkan orang banyak. Untuk tempatnya, nanti akan menyesuaikan. Bisa di gedung DPRD atau Pendopo Blambangan. Namun tetap melalui paripurna," cetus Made.

(iwd/iwd)