Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Yusuf-Riza di Pilbup Banyuwangi

Ardian Fanani - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 20:48 WIB
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PHP Yusuf-Riza
Foto: Ardian Fanani

"Meski permohonan yang diajukan pemohon masih kewenangan Mahkamah, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo," imbuhnya.

Menanggapi putusan MK tersebut, Kuasa Hukum Ipuk-Sugirah, Wakit Nurohman, mengatakan, putusan majelis hakim MK sesuai dengan harapan.

"Putusan MK sesuai harapan karena berdasarkan pasal 158 UU 10/2016 tentang Pilkada, pemohon memang tidak memiliki legal standing. Dengan putusan MK ini, maka Ipuk-Sugirah sah sebagai pemimpin baru Banyuwangi. Untuk proses selanjutnya ada di pihak KPU, kemudian ke Gubernur Jatim," kata Wakit.

Karena tidak memiliki legal standing tersebut, menurut Wakit, dalil-dalil yang diajukan oleh Yusuf-Riza ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh MK.

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PHP Yusuf-RizaMahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PHP Yusuf-Riza/ Foto: Ardian Fanani

"Sejak awal kami yakin MK akan menolak. Karena selama ini MK konsisten dengan ambang batas perselisihan suara sesuai undang-undang yakni 0,5 persen. Sementara selisuh suara di Pilkada Banyuwangi mencapai 5 persen," jelas Wakit.

Ditambahkan oleh M. Yusuf Febri Budiyantoro dari BBHAR PDIP Banyuwangi, selisih suara antara Yusuf-Riza dan Ipuk-Sugirah adalah 40.734 suara atau hampir 10 kali lipat dari ketentuan ambang batas selisih yang bisa disengketakan dalam konteks hasil Pilkada Banyuwangi, yaitu 4.185, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas hasil ini, Yusuf mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim hukum Ipuk-Sugirah.

"Ini bukan kerja individu, tapi kerja tim hukum partai pengusung Ipuk-Sugirah. Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh pendukung Ipuk-Sugirah dan rakyat Banyuwangi," tambah Yusuf.

Halaman

(fat/fat)