PPKM mikro di desa-desa akan disupport Dana Desa dan APBDes. Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta 8 persen refocusing Dana Desa digunakan untuk PPKM mikro.
"Pemerintah desa wajib melakukan refocusing kegiatan dan anggaran Dana Desa minimal 8 persen untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di desa, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dengan membentuk Posko Desa yang diketuai oleh Kepala Desa," ujar Khofifah di Surabaya, Senin (15/2/2021).
Keputusan penggunaan Dana Desa sebagai anggaran PPKM Mikro di desa, lanjut Khofifah, sudah sesuai dengan Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021. Selain itu, Khofifah juga mengeluarkan Keputusan Gubernur No 188/59/KPTS/013/2021, di mana salah satu poinnya berisi 'Desa/Kelurahan se-Jawa Timur menjadi fokus pengendalian dan penanganan Pandemi COVID-19'.
Lebih lanjut, Mantan Mensos RI ini menjelaskan, Dana Desa juga diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
"Juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta mendukung pencapaian SDGs Desa," imbuhnya.
