.webp)
"Pemerintah desa wajib melakukan refocusing kegiatan dan anggaran Dana Desa minimal 8 persen untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di desa, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dengan membentuk Posko Desa yang diketuai oleh Kepala Desa," ujar Khofifah di Surabaya, Senin (15/2/2021).
Keputusan penggunaan Dana Desa sebagai anggaran PPKM Mikro di desa, lanjut Khofifah, sudah sesuai dengan Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021. Selain itu, Khofifah juga mengeluarkan Keputusan Gubernur No 188/59/KPTS/013/2021, di mana salah satu poinnya berisi 'Desa/Kelurahan se-Jawa Timur menjadi fokus pengendalian dan penanganan Pandemi COVID-19'.
Lebih lanjut, Mantan Mensos RI ini menjelaskan, Dana Desa juga diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
"Juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta mendukung pencapaian SDGs Desa," imbuhnya.
"Lalu akhirnya sudah di-follow up lewat SE DJPK nomor 3. Sudah sekarang sudah terbit SE 3. SE 3 sudah mencantumkan 4 item. Sudah sinkron antara SE 3 DJPK Kemeneku dan Inmendagri 3 2021. Kalau ini sudah sinkron, kepala daerah sudah terkonfirmasi, rasanya posko PPKM Desa sudah lebih masif," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim, M Yasin memastikan, anggaran Dana Desa untuk termin pertama tahun 2021 ini sudah siap.
"Anggarannya sudah ada, sudah siap. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi sudah diatur. Karena ini baru, butuh sosialisasi, sudah dikumpulkan semua, Bupatinya, Kepala PMD-nya. Regulasi sudah clear. Dana desa boleh dan harus mendukung PPKM Mikro. Kita percepat dengan SE Gubernur, bersama jajaran Polda dan Pangdam akan bentuk posko desa malam ini," jelasnya.
Yasin menjelaskan, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa desa khususnya dari segi administrasi.
"Memang ada kendala teknis, sisi administrasi, dari beberapa desa, yang belum menyelesaikan Perdes tentang APBDes-nya. Ada 3.090 APBDes belum ditetapkan. 14 kabupaten, Perbup belum ditetapkan, 19 kabupaten yang belum menandatangani surat kuasa pemindah bukuan dari Kasda ke rekening desa. Saya kira ini harus dituntaskan. Ada faktor lain juga, Pilkades seperti di Sidoarjo, masih menunggu pelantikan dan lainnya. Sehingga Perdes itu mengalami kemunduran. Nanti kalau persyaratan terpenuhi semua, dana desa akan segera dicairkan," bebernya.
