Pemkab Mojokerto Tak Anggarkan BLT, 16.445 KK Terdampak Pandemi Gigit Jari

Penjabat Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin (Foto: Enggran Eko Budianto)

Mojokerto - Sebanyak 16.445 keluarga yang terkena dampak ekonomi pandemi COVID-19 tahun ini harus gigit jari. Pasalnya, Pemkab Mojokerto tidak mengalokasikan anggaran untuk BLT seperti tahun lalu. Padahal, kondisi mereka disebut masih terpuruk.

Seperti di Desa Medali, Kecamatan Puri. Di desa ini terdapat 192 kepala keluarga (KK) yang menerima BLT Pemkab Mojokerto tahun 2020. Saat itu, setiap keluarga menerima tiga kali bantuan uang tunai masing-masing Rp 600.000.

Kepala Desa Medali Miftahuddin mengatakan, sejak awal 2021 sampai hari ini, 192 keluarga tersebut belum menerima BLT dari Pemkab Mojokerto. Padahal, kondisi perekonomian mereka masih terpuruk.

"Mereka jelas butuh bantuan. Karena baru mau pulih, ternyata ada PPKM (pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat), kondisinya kembali terpuruk," kata Miftahuddin kepada detikcom, Kamis (11/2/2021).

Sampai hari ini, lanjut Miftahuddin, hanya BST dari Kementerian Sosial yang sudah diterima 165 KK terdampak pandemi COVID-19 di desanya. Itu pun nilainya Rp 300.000 per KK setiap bulan. Para penerima bansos tersebut berbeda dengan 192 KK penerima BST Pemkab Mojokerto tahun 2020.

Sementara dana desa (DD) yang diterima Desa Medali, menurut dia, tidak akan cukup untuk membantu 192 KK mantan penerima BLT Pemkab Mojokerto. Karena tahun ini, pihaknya mengalokasikan BLT DD untuk 170 KK lainnya yang juga terdampak pandemi COVID-19. Itu pun setiap KK hanya dijatah Rp 300.000 tiga bulan sekali.

"Dana desa hanya berapa sih? Masa desa tidak boleh membangun untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya pertanian, akses jalan dan pengairannya kan buruk, masa tidak dibangun. Harapan kami 192 KK itu dibantu lagi oleh Pemkab Mojokerto karena ekonomi masyarakat masih terpuruk," tegasnya.

Harapan yang sama disampaikan Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo Moch Afif. Karena 38 keluarga yang tahun lalu menerima BLT Pemkab Mojokerto, hingga kini masih mengalami kesulitan ekonomi.

"Pekerjaan mereka sopir, sales kerajinan, tukang rias, persewaan tenda dan sound, mereka benar-benar terdampak pandemi sampai saat ini. Apalagi adanya PPKM mikro dengan pembatasan kegiatan masyarakat, otomatis berdampak ke sektor hiburan. Artinya, mereka sangat membutuhkan bantuan," terangnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto M Zaini membenarkan tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk BLT. Sehingga 16.445 KK penerima BST Pemkab Mojokerto tahun 2020, tahun ini harus gigit jari.

Terlebih lagi belasan ribu keluarga tersebut tidak masuk ke penerima bantuan sosial lainnya. Karena kebijakan pemerintah tahun lalu tidak boleh ada yang menerima bantuan dobel.

"Tidak ada (BST Pemkab Mojokerto). (Bagaimana menyikapi masyarakat yang butuh bantuan?) Itu bukan kewenangan BPBD, langsung ke Sekda atau Asisten 1 atau Bappeda," ujarnya.

Sementara Penjabat Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin menjelaskan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk BLT di APBD tahun 2021. Alasannya, anggaran diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Kami masih ada peluang refocusing anggaran. Jadi, nanti kalau masyarakat membutuhkan tetap kami upayakan ada bantuan sosial," tandasnya.

Anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 tahun ini di Kabupaten Mojokerto hanya Rp 40,7 miliar. Dana tersebut dibagi untuk biaya tak terduga (BTT) Rp 30.049.000.000, untuk Dinas Kesehatan 1.878.000.000, serta untuk pemulihan ekonomi Rp 8.775.000.000. BTT jauh dari kata cukup jika dipakai BLT bagi 16.445 KK.