"Pekerjaan mereka sopir, sales kerajinan, tukang rias, persewaan tenda dan sound, mereka benar-benar terdampak pandemi sampai saat ini. Apalagi adanya PPKM mikro dengan pembatasan kegiatan masyarakat, otomatis berdampak ke sektor hiburan. Artinya, mereka sangat membutuhkan bantuan," terangnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto M Zaini membenarkan tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk BLT. Sehingga 16.445 KK penerima BST Pemkab Mojokerto tahun 2020, tahun ini harus gigit jari.
Terlebih lagi belasan ribu keluarga tersebut tidak masuk ke penerima bantuan sosial lainnya. Karena kebijakan pemerintah tahun lalu tidak boleh ada yang menerima bantuan dobel.
"Tidak ada (BST Pemkab Mojokerto). (Bagaimana menyikapi masyarakat yang butuh bantuan?) Itu bukan kewenangan BPBD, langsung ke Sekda atau Asisten 1 atau Bappeda," ujarnya.
Sementara Penjabat Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin menjelaskan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk BLT di APBD tahun 2021. Alasannya, anggaran diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.
"Kami masih ada peluang refocusing anggaran. Jadi, nanti kalau masyarakat membutuhkan tetap kami upayakan ada bantuan sosial," tandasnya.
Anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 tahun ini di Kabupaten Mojokerto hanya Rp 40,7 miliar. Dana tersebut dibagi untuk biaya tak terduga (BTT) Rp 30.049.000.000, untuk Dinas Kesehatan 1.878.000.000, serta untuk pemulihan ekonomi Rp 8.775.000.000. BTT jauh dari kata cukup jika dipakai BLT bagi 16.445 KK.
(iwd/iwd)
