.webp)
Di Jawa Timur terdata ada 1.245 RT yang masuk zona oranye. Kemudian 10.023 RT masuk zona kuning dan 81.730 RT masuk zona hijau. Seluruh RT tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Kabupaten Blitar saat ini masuk ke zona kuning.
Sejak awal pandemi COVID-19, sebanyak 248 desa telah menyiapkan rumah isolasi bagi warganya yang terpapar virus Corona. Namun dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang aktif punya kegiatan sampai saat ini.
Satu di antaranya adalah Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan. Pelaksanaan PPKM Mikro mulai hari ini sudah dikomunikasikan Pemkab Blitar kepada semua camat dan kepala desa. Kendala kemudian muncul ketika penganggaran PPKM Mikro ini bersumber dari DD.
"DD termin pertama tahun 2021 belum turun. Kemungkinan akhir bulan ini atau awal Maret 2021. Kalau tidak ada percepatan pencairan dari pusat, kami bingung juga membaginya," kata Kades Rejowinangun, Bagas Wigasto kepada detikcom, Rabu (9/2/2021).
Keluhan senada juga disampaikan Kades Kemirigede Kecamatan Kesamben. Selain DD belum turun, persentase pendanaan minimal 8 persen pemanfaatan DD bagi PPKM Mikro di Desa Kemirigede, jika dikalkulasi sekitar Rp 24 juta.
"Ya kami harus refocusing anggaran. Masalahnya kan harus menunggu APBDes Perubahan. Dan itu baru bisa dilaksanakan menunggu instruksi atau SE Inmendagri. Sementara APBDes murni juga belum ada uangnya," tutur Kades Kemirigede, Hari Purnawan.
Menanggapi kegelisahan para kades, Plt Sekda Pemkab Blitar, Mujianto memaparkan, banyak kelonggaran regulasi refocusing anggaran dalam penanganan COVID-19. Saat ini pihaknya sedang menggodok hal itu secara bergulir.
"Ini kami persiapan proses percepatan DD. Kita masuk zona kuning jadi anggaran yang dipersiapkan tidak spektakuler jumlahnya. Selain itu, PPKM Mikro ini sebenarnya memaksimalkan operasional rumah isolasi masing-masing desa yang sudah ada sejak SE Mendagri Nomor 8/2020 dulu. Anggaran tahun sebelumnya yang tidak terserapkan jadi siltap. Nah ini bisa dimanfaatkan terlebih dahulu," pungkasnya. (sun/bdh)
