DPRD Minta Pemkot Surabaya Sosialisasi PPKM MIkro di Tingkat RT/RW

anggota komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni — Anggota komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni (Foto: Deny Prastyo Utomo)

Surabaya - DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya segera melakukan sosialisasi terkait penerapan PPKM Mikro yang mulai diterapkan hari ini. Sebab, beberapa ketua RT/RW masih kebingungan apa yang harus dilakukan.

"Memang saya melihat pemkot belum menyosialisasikan instruksi Mendagri tentang PPKM Mikro, padahal Plt Walikota bisa saja menginstruksikan seluruh Lurah untuk menyosialisasikan hal tersebut, sebelum dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, meski kita pernah menggagas kampung tangguh," ujar anggota komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (9/2/2021).

Fathoni mengatakan pihaknya berharap hari ini pemkot bisa melaksanakan sosialisasi tersebut, sehingga partisipasi masyarakat untuk menyukseskan PPKM Mikro cukup tinggi.

"Mendagri sudah meminta agar pemda menyediakan anggaran kepada RT dan RW agar partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut tidak merasakan dirugikan secara finansial. Pengorbanan waktu dan tenaga warga harus diapresiasi mengingat ini program yang harus disukseskan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19," ungkap Fathoni.

Tidak hanya terkait penganggaran dana untuk RT/RW di kampung-kampung tangguh, dewan juga mendorong agar Pemkot Surabaya juga menyediakan masker serta hand sanitizer yang dibagikan ke seluruh RW di Surabaya.

"Saya juga berharap, pemkot menyediakan masker dan hand sanitizer yang dibagikan kepada seluruh RW-RW di Surabaya, bisa diambilkan dari dana APBD maupun CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya," lanjut Fathoni.

"Ini merupakan momentum, untuk menunjukkan jati diri bangsa kita yang gemar bergotong royong dalam menghadapi ujian kehidupan," tandas Fathoni.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh Pemkot Surabaya tersebut merupakan kebiasaan yang akut.

"Itu penyakit lama pemkot, bahwa pemkot ngomong ada progam ini, tapi tidak ada sosialisasi yang diberikan, tidak pernah ada. Makanya wajar RT/RW kebingungan apa yang harus dilakukan. Itu sudah kebiasaan akut," ungkap Mahfudz yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Mahfudz menambahkan pihaknya berharap ke Pemkot Surabaya agar tidak membuat progam yang tidak pernah disosialisasikan ke RT/RW.

"Artinya ketika ngomong kampung tangguh, apalah isitilahnya, ya hanya sampai di balai Kota saja. Tidak pernah sampai ke kampung dan RT/RW itu yang terjadi selama ini," lanjut Mahfudz.

Mahfudz mendorong agara Pemkot Surabaya segera mengumpulkan lurah dan camat untuk menyampaikan progam tersebut kepada masyarakat. Sebab, menurutnya secara hirarki camat/lurah di bawah pemerintah kota.

"Kemudian camat, lurah ini juga menyosialisasikan ke RT/RW , apa sih susahnya. Misalnya hari ini Pemkot mengajak rapat Camat/Lurah, hari ini juga bisa memanggil RT/RW bahwa hari ini pemkot mencanangkan kampung kampung, kan begitu. Tapi setahu saya tidak dilakukan," tandas Mahfudz.

Halaman 1 2

Selanjutnya