Kata Pakar Pendidikan soal Ujian Nasional 2021 yang Ditiadakan

Muhammad Aminudin - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 22:20 WIB
Ilustrasi Fokus Wacana UN Dihapus (Fuad Hasim/detikcom)
Foto: Ilustrasi Fokus Wacana UN Dihapus (Fuad Hasim/detikcom)
Malang -

Ujian Nasional (UN) 2021 resmi ditiadakan. Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim pada 1 Februari 2021.

Keputusan ini dinilai tepat demi tujuan pendidikan nasional, yakni menyiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur.

Pakar pendidikan Prof Dr Mohamad Amin menyatakan, profilisauka Universitas Negeri Malang mengusulkan tidak menggunakan minimum dalam AKM (asesmen kompetensi minimum) sebagai pengganti UN. Akan tetapi, lebih kepada asesmen kompetensi mendasar. Karena di situ ada aspek literasi dan aspek numerasi.

"Profilisauka UN (Universitas Negeri Malang) mengusulkan bukan minimal, tetapi mendasar pada AKM pengganti UN. Karena UN yang diukur adalah mata pelajaran, tapi ini tidak. Yang diukur adalah satuan pendidikan," ujar pengajar di Universitas Negeri Malang (UN) ini, Senin (8/2/2021)

Menurut Amin, akan terjadi perbedaan dengan penerapan AKM sebagai pemetaan bagaimana mengembangkan satuan pendidikan di masa depan. Bukan lagi pemetaan kelulusan peserta didik. Gampangnya, UN mengukur standar kelulusan siswa, jika AKM mengukur standar kelulusan secara menyeluruh. Amin mengingat di zaman dirinya mengenyam pendidikan, UN bukan menjadi sebuah hal spesial.

Semua kemudian berubah ketika UN dianggap spesial karena menjadi tolak ukur kelulusan peserta didik. Begitu gegap gempita ketika menjelang pelaksanaan UN. Sampai-sampai para orang tua kebingungan bagaimana menyiapkan putra-putrinya agar dapat lulus UN. Namun, terlalu sederhana ketika membuat UN sebagai ukuran kelulusan. Karena hanya beberapa mata pelajaran yang diuji, dan itu tidak adil.

"Maka dari itu ada sebuah solusi menurut pertimbangan, bisa memetakan pendidikan secara komprehensif melalui AKM itu. Dengan memetakan satuan pendidikannya bukan siswanya. Kalau ditanya, saya selalu mendukung kebijakan pemerintah, mendukung jika itu baik. Memang beda sasaran, tujuan dari AKM dan UN," ungkap Ketua Dewan Riset Kabupaten Malang ini.

Amin melanjutkan, tujuan pendidikan nasional adalah menyiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil. Jadi lebih mengedepankan bertaqwa kepada Tuhan dengan pendidikan karakter peserta didik.

"Kalau UN hanya mata pelajaran, misalnya IPA, Matematika. Bagaimana itu mensinkronkan dengan ketaqwaan dan budi pekerti luhur. Jadi pandangan berbeda. Bukan pendukung pemerintah, bukan. Saya coba merasionalkan saja," pungkasnya.

(sun/bdh)