.webp)
Lukman Hakim, Ketua RT 09 RW 08, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo mengatakan, belum ada arahan teknis soal PPKM Mikro. Namun, bila yang diterapkan kampung tangguh, dulu wilayahnya telah memberlakukannya.
"Kalau aturan PPKM Mikro masih belum paham teknisnya seperti apa. Kalo kampung tangguh, di wilayahku sudah menerapkan sejak PSBB Surabaya beberapa waktu lalu," ujar Lukman kepada detikcom, Senin (8/2/2021).
Lukman menjelaskan, kampung tangguh di wilayahnya saat ini sudah tidak hidup. Bila Pemkot Surabaya meminta dihidupkan, kampungnya siap. Menurut Lukman, penerapan kampung tangguh sudah pernah diterapkan.
"Ya sama seperti kampung tangguh yang lain, ada penyekatan di sejumlah pintu masuk kluster perumahan, membatasi orang luar masuk ke perumahan. Juga melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat jika ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi sepertinya di PPKM Mikro ini pelaksanaannya lebih detail dan menyeluruh," bebernya.
Terkait dana PPKM Mikro kampung tangguh, Lukman menyatakan ada di tingkat RW. Ia juga masih menunggu petunjuk teknis dari Pemkot Surabaya.
"Yang bikin kampung tangguh itu di wilayah RW, selama ini tidak ada urunan dari warga. Tapi saya masih menunggu petunjuk dari Pemkot Surabaya terkait teknis pelaksanaan PPKM Mikro. Apakah semua wilayah melakukan PPKM Mikro atau ada ukuran-ukuran tertentu untuk wilayah RW atau RT yang menerapkan PPKM Mikro," ungkapnya.
Ketua RT 07 RW 02, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Putut Heru Kartika mengaku sudah tahu sebagian "Sebagian sudah tahu, hampir sama PPKM kemarin. Tapi detailnya belum tahu. Setahu saya seperti kayak (PPKM) kemarin. Seperti warkop giras itu kemarin 25 persen, sekarang 50 persen. Dulu tutupnya jam 8 malam sekarang jam 10 malam di kampung saya," ujar Heru.
Heru sendiri belum mendapat petunjuk teknis dari RW bagaimana penerapan PPKM Mikro atau kampung tangguh di wilayahnya. "Belum ada imbauan, biasanya melalui RW. Ada selebarannya nanti, dan RT tinggal meneruskan," imbuhnya. (sun/bdh)
