.webp)
Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Pemkot Malang menilai kebijakan tersebut harus diterapkan di seluruh Indonesia.
Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, penerapan PPKM mikro jika hanya untuk Malang Raya, Surabaya Raya dan daerah lain, dinilai kurang efektif.
"Semestinya PPKM mikro diterapkan di seluruh Indonesia dan tanpa batas waktu, sampai kapan? Tentu sampai COVID-19 selesai," ungkap Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang Jalan Tugu, Senin (8/2/2021).
Meski begitu, lanjut Sutiaji, Pemkot Malang akan mengikuti keputusan pemerintah pusat soal keputusan memperpanjang PPKM dengan skala mikro. Karena hasil penilaian dari pemerintah pusat memakai indikator jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19.
"Karena yang memutuskan pusat, kita harus ikuti. Mestinya jangan pakai indikator jumlah terkonfirmasi positif COVID-19, dilihat dulu bagaimana kasusnya," ucap politisi dari Partai Demokrat ini.
Menurut Sutiaji, hal terpenting adalah bagaimana tugas negara meningkatkan kesembuhan pasien COVID-19, menekan angka kematian serta transmisi penyebaran virus.
"Kota Malang angka kesembuhannya cukup tinggi, ada penurunan angka kematian. Tetapi dengan diterapkan PPKM mikro, seakan Malang Raya tidak berbuat apa-apa," tuturnya.
Sutiaji menambahkan, PPKM skala mikro yang diputuskan pemerintah pusat, sebenarnya telah lama diterapkan di Malang Raya. Dengan menginisiasi lahirnya Kampung Tangguh, pengetatan sebaran virus COVID-19 sampai tingkat RT/RW.
"Kota Malang sebenarnya sudah awal dengan menginisiasi Kampung Tangguh, tangguh ekonomi dan lain sebagainya, sampai kepada pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Makanya kami minta kepada pejabat tinggi, Pak Menteri agar PPKM mikro diterapkan di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kota Malang per 7 Febuari 2021, jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak 5754 orang atau terjadi penambahan 28 orang, meninggal dunia 504, pasien sembuh mencapai 4.916 atau bertambah 42 orang.
