Plt Wali Kota Surabaya Sebut Konsep PPKM Mikro Sama dengan Kampung Tangguh

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 15:28 WIB
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana/Foto: Deny Prastyo Utomo
Surabaya - Pemkot Surabaya siap menggelar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Konsep kampung tangguh yang sudah ada dinilai selaras dengan PPKM Mikro dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Surabaya.

"Ya kalau bicara PPKM Mikro kita sudah melaksanakan selama ini di Surabaya. Artinya kampung-kampung tangguh sudah sangat efektif yang selalu saya katakan. Ujung tombak kita di hulu itu di kampung tangguh, itu sama konsepnya dengan PPKM Mikro," kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Senin (8/2/2021).

Whisnu menjelaskan, Pemkot Surabaya bersama Forkopimda mengumpulkan camat, polsek dan koramil hari ini. Tujuannya untuk menguatkan PPKM Mikro di kampung-kampung tangguh, yang akan digelar mulai 9 hingga 22 Februari 2021.

"Makanya pagi ini kita kumpulkan di tingkat kecamatan. Ada Pak Camat, Kapolsek, Danramil. Itu akan nanti memperkuat proses penerapan PPKM Mikro di kampung-kampung tangguh. Leading sektor mereka ada di kelurahan. Itu ada Pak Lurah, ada Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk memantau kampung-kampung tangguh di Surabaya," ungkap Whisnu.

Ia menambahkan, tidak ada zona merah dalam PPKM Mikro. Sebab dalam klasifikasi Permendagri Nomor 3, kalau ada kasus aktif di atas 10 baru zona merah. Sedangkan Pemkot Surabaya menerapkan zona merah di kampung tangguh mulai dari dua kasus aktif.

"Jadi ada dua saja atau dua lebih, itu kita blok areanya, kita nyatakan sebagai zona merah. Artinya begitu kita blok, kita lakukan swab massal. Nah dari situ berapa konfirm positif, kita evakuasi kita lakukan isolasi sendiri di Asrama Haji. Ini sangat efektif di Surabaya. Jadi belum ada satu kampung lebih dari 10," tambah Whisnu.

Ia juga menegaskan, selama tiga pekan terakhir pihaknya telah memberikan instruksi tidak ada lagi isolasi mandiri di rumah. Jika ditemukan kasus positif COVID-19, maka akan dievakuasi dan diisolasi di Hotel Asrama Haji.

"Karena data kita seperti kita paparkan klaster tertinggi kedua setelah perkantoran itu adalah klaster rumah tangga. Itu kenapa, karena kemarin-kemarin kita biarkan isolasi mandiri di rumah bagi rumah yang memenuhi syarat, ternyata," lanjut Whisnu.

"Warga kita belum punya kemampuan isolasi mandiri. Apa yang harus dilakukan jadi tetap ada kontak dengan keluarga. Misalkan kamar mandinya tetap jadi satu. Memberikan makanannya juga tidak dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti yang kita lakukan isolasi mandiri di asrama haji. Anggota keluarga memberikan makanan tidak menggunakan APD lengkap, ini rawan menjadi klaster rumah tangga," jelas Whisnu.

Ia memastikan, rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak memberikan rekomendasi pasien COVID-19 untuk isolasi mandiri di rumah. Saat ini, Pemkot Surabaya mendorong agar rumah sakit swasta tidak memberikan rekomendasi untuk isolasi di rumah.

"Nah kita sekarang lagi instruksikan seluruh rumah sakit swasta jangan memberikan rekomendasi isolasi di rumah. Tetapi kontak lah ke satgas kita, nanti kita evakuasi. Pulang dari rumah sakit swasta masih positif, tetapi sudah sehat kita akan evakuasi ke asrama haji supaya melakukan isolasi mandiri di sana," pungkas Whisnu. (sun/bdh)