Khofifah Cek Kampung Tangguh Jelang PPKM Mikro Madiun Raya

Sugeng Harianto - detikNews
Minggu, 07 Feb 2021 16:49 WIB
Jelang PPKM Mikro Madiun Raya, Gubernur Khofifah Cek Kampung Tangguh
Gubernur Khofifah pantau kampung tangguh (Foto: Sugeng Harianto/detikcom)
Madiun -

Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Madiun Raya yang akan menerapkan PPKM Mikro. Lokasinya di kampung tangguh Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Hal ini berdasarkan Inmendagri No 3 tahun 2021, dan Jawa Timur termasuk dalam daerah yang mendapatkan instruksi untuk pelakanan PPKM Mikro.

"Jatim masuk daerah prioritas PPKM yakni Malang Raya, Surabaya Raya dan Madiun Raya. Kami harapkan pelaksanaan PPKM Mikro ini nantinya bisa berjalan lancar di Jatim. Tentunya dengan dukungan seluruh elemen baik TNI, Polri, serta masyarakat. Utamanya, dengan terus memperkuat dan memberdayakan keberadaan Kampung Tangguh yang memang sudah kita terapkan di Jatim," kata Khofifah, Minggu (7/2/2021).

Khofifah mengaku PPKM Mikro digelar Selasa hingga Senin (9-22/2/2021) untuk meneruskan PPKM jilid pertama dan kedua terbukti signifikan. Hal ini juga karena sesuai arahan Presiden Jokowi terkait PPKM Mikro dan Pemprov Jatim berkomitmen melakukan dengan modal sosial yang telah dipupuk sejak 8 bulan lalu melalui Satuan Kampung Tangguh.

"Jadi kami berkomitmen melaksanakan PPKM Mikro melalui salah satu embrio yang dimiliki sejak 8 bulan lalu yaitu Kampung Tangguh. Sebelumnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur sudah menujukkan hasil yang relatif signifikan dengan penurunan zona merah hingga tinggal 2 Kabupaten Kota maupun BOR Isolasi biasa yang telah menurun saat PPKM dimulai tanggal 11 Januari tercatat 79% saat ini tercatat 55%. BOR ICU semula tercatat 73% saat ini menjadi 67%. Upaya penanganan COVID-19 terus dimaksimalkan di Jawa Timur untuk terus menekan penyebaran COVID-19," papar Khofifah.

Khofifah menjelaskan, Kampung Tangguh merupakan inovasi yang telah diciptakan oleh Polda Jatim bersama dengan dukungan Pemprov, Kodam V Brawijaya, dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Termasuk Perguruan Tinggi, untuk menciptakan Satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat yang mampu bergotong-royong dalam penanganan COVID-19.