.webp)
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Jatim Agung Mulyono meminta semua pihak termasuk Ketua DPW PPP Jatim Musyafa' Noer untuk tidak menghalangi Emil menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Selain Emil yang menjabat Plt Ketua Demokrat Jatim, Emil juga wakil dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang diusung Demokrat saat Pilgub Lalu.
"Jangan lupa, Gubernur dan Wagub berangkat dari partai politik. Lalu kenapa tidak boleh menjadi ketua partai politik?, jangan mengada-ada lah," ujar Agung Mulyono, Selasa (2/2/2021).
Agung mencontohkan banyak kepala daerah yang juga mengemban jabatan politik di partainya. "Bahkan banyak yang menjadi Ketua, Jangan lupa, Wagub Jateng itu juga pengurus Harian DPW PPP Jateng," imbuhnya.
Agung melihat banyak kepala daerah di tingkat kabupaten/kota Jatim menjadi pengurus atau bahkan ketua Parpol. Dengan kedewasaan berpolitik Emil, Agung meyakini bahwa Mantan Bupati Trenggalek itu paham kapan dirinya menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur dan kapan menjadi ketua Partai Demokrat tanpa tumpang tindih.
"Sebelum ini, Ketua Partai Demokrat Jatim adalah Gubernur Pakde Karwo, tidak ada masalah. Jadi idealnya justru kepala daerah itu jadi ketua partai," tegas Agung.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati menanggapi statemen Ketua PPP Jatim Musyafa' Noer. Ia meminta siapa pun jangan mengurusi urusan internal Partai Demokrat.
Sri memastikan bahwa pelaksanaan Musda VI DPD Partai Demokrat Jatim berjalan lancar. Saat ini hampir mayoritas DPC dan semua Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim Sudah setuju mengusung kembali Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD PD Jatim untuk lima tahun mendatang.
"Kita sudah mengantongi suara hampir aklamasi untuk Pak Emil Dardak jadi ketua DPD duet dengan Mas Bayu sebagai Sekretaris DPD untuk masa lima tahun ke depan. Semua kader solid dan kompak," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa' Noer meminta Wagub Jatim Emil Dardak tidak menjadi ketua Partai Demokrat.
"Memang posisi gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politis. Namun, idealnya tak berparpol. Untuk menunjukkan netralitas keduanya," ujar Musyafa'.
Musyafa' menjelaskan siapapun berhak bergabung dengan partai politik. Namun ketika jabatan publik melekat, maka kepentingan publik haruslah diprioritaskan.
"Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktivitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu. Dan urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai," kata Musyafa'.
