Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut meliputi berbagai sektor, mulai dari aktivitas perkantoran pemerintah, penutupan tempat wisata, hingga menunda kegiatan belajar tatap muka.
"Ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Kalau Tulungagung sebetulnya tidak ada dalam daftar 11 kabupaten/kota itu, tapi apapun kita harus menyesuaikan. Karena justru nggak masuk daftar, instruksi ini harus kita jaga," kata Maryoto Birowo, usai mengikuti rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Senin (1/1/2021).
Pembatasan aktivitas masyarakat di Tulungagung tersebut di antaranya adalah tetap memberlakukan jam malam terhitung mulai pukul 20.00 WIB hingga 04.00 WIB. Di antara jam malam itu seluruh tempat usaha yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa diminta untuk tutup.
Selain itu, pihaknya tidak mengizinkan adanya kegiatan atau hajatan yang dapat menimbulkan kerukunan masyarakat. Sedangkan pada sektor institusi pemerintah, pihaknya mendapat sistem shift dengan 50:50 persen.
"Karena kita di luar dari 11 kabupaten/kota, maka aktivitas kantor tetap jalan, hanya saja sistemnya 50 persen masuk, 50 persen WFH," jelasnya.
Tak hanya itu, Pemkab Tulungagung juga meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka. Untuk sementara proses pembelajaran dilakukan secara daring.
"Untuk wisata saat ini masih kita tutup," kata Maryoto.
Bupati berharap dengan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut persebaran virus Corona di Tulungagung dapat terkendali. Terlebih saat ini baru turun status dari zona merah ke zona oranye.
Dari data di Satgas COVID-19 Tulungagung, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 1.623 orang, dengan rincian 1.244 orang sembuh, 341 orang menjalani karantina dan perawatan serta 38 orang meninggal dunia. (iwd/iwd)
