Bila Ada Klaster Perkantoran, Wagub Emil Pastikan Pegawainya 100% WFH

Faiq Azmi - detikNews
Jumat, 08 Jan 2021 21:09 WIB
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak
Wagub Emil Dardak (Foto: Faiq Azmi/detikcom)
Surabaya - Mendagri Tito Karnavian menyebut ada evaluasi harian-mingguan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tito menyebut nantinya kebijakan work from home (WFH) 75% bisa meningkat menjadi 100% jika ada klaster perkantoran.

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan bila ada satu klaster di unit/kantor, maka kegiatan yang ada di kantor tersebut diterapkan 100 persen WFH untuk sementara waktu.

"Saya rasa spiritnya sama (dengan Pemprov Jatim). Apabila terjadi kasus dan menyebabkan penularan di tempat sama, memang unit/kantor itu (di mana terjadi penularan) harus ditutup untuk sementara waktu," ujar Emil di Surabaya, Jumat (8/1/2021).

Emil menjelaskan, Pemprov Jatim telah menerapkan hal tersebut selama ini. Apabila ada unit atau sebuah instansi di mana ada karyawan/pekerja yang terpapar COVID-19 dan sempat menularkan, maka akan ditutup untuk sementara unit/instansi tersebut.

"Tidak berbeda dengan yang diterapkan selama ini (Pemprov Jatim). Tinggal bagaimana dilaksanakan, dan kita menunggu arahan. Tapi mengacu pada preseden selama ini, apabila ada kasus, maka akan ditutup sementara artinya tidak ada kegiatan di unit/kantor itu saja," terangnya.

Emil sendiri baru mengikuti diskusi dengan Gubernur Bali dan perwakilan Pemprov Jabar yang dimoderatori oleh BNPB. Emil menjelaskan PPKM ini memang memiliki dampak kepada pelaku usaha.

"Jadi diskusi soal PPKM, kita pada intinya punya simpati mendalam kepada pelaku usaha yang tentunya menafkahi masyarakat. Kita usahakan kesehatan nomor satu, tetapi masyarakat juga bisa menjaga kesejahteraan. Memang tidak ada solusi yang ideal untuk dua sisi ini. Kasus memang meningkat dan itu diakui," terangnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan, untuk SE/Kepgub PPKM di Jatim sendiri masih difinalkan oleh Gubernur Khofifah.

"Kami sudah diskusi juga dengan Wali Kota Surabaya dan Malang. Kita tetap konsisten dengan pusat. Tentu masih difinalkan soal SK/Kepgub. Juga mengikutsertakan hasil diskusi dengan BNPB dan juga rakor Forkopimda Jatim," pungkasnya. (fat/fat)