.webp)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos COVID-19. Sebelumnya, Jokowi di awal periode kepemimpinan keduanya dikabarkan sempat menawari kursi menteri ke Risma. Namun saat itu Risma menolak, karena masih punya hutang memimpin kepada warga Surabaya.
Di akhir masa purna tugasnya, Risma kembali diisukan menjadi Mensos. Tetapi hingga Rabu (16/12), Risma dengan diplomatis menjawab bahwa menjadi menteri mempunyai tanggung jawab yang berat.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, Risma mendapatkan momentum yang pas di saat akhir masa baktinya memimpin Surabaya. Sebab wali kota dua periode itu bisa naik next level menjadi menteri sebagai panggung politik baru di level nasional.
"Tentu ini ujian pertama, jika kinerja beliau bagus, positif dan respons pasar bagus, maka beliau akan punya tempat di kancah politik nasional," kata Surokim saat dihubungi detikcom, Selasa (22/12/2020).
Demikian pula sebaliknya, jika Risma tidak berhasil, maka panggung politik nasionalnya akan bisa redup. Namun melihat tipikal Risma sebagai pekerja keras yang senang turun lapangan, justru akan disukai oleh Jokowi dalam mengemban amanah ini.
"Risma mempunyai kapasitas karena lugas dan taktis di lapangan. Beliau hanya ingin memastikan bahwa pembangunan Surabaya berkelanjutan agar bisa meneruskan apa yang sudah dirintis. Kali ini keinginan beliau tercapai dengan suksesor untuk Wali Kota Surabaya sesuai dengan yang beliau kehendaki," jelasnya.
Menurut Surokim, Risma mungkin merasa sudah tidak ada beban untuk Surabaya. Hingga akhirnya pasrah ditugaskan partai sebagai mensos naik ke level nasional.
"Berkali-kali beliau ditawari dan kekeh tidak mau membuka opsi penugasan. Tetapi kali ini beliau diplomatis manut ke Bu Mega dan mau ditugasi sebagai menteri. Saya pikir alasan beliau ingin memastikan saja, bahwa suksesornya sesuai harapan beliau yang selama ini membuat beliau menolak jabatan menteri," urainya.
Ketika Risma sudah resmi masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, otomatis Wawali Whisnu Sakti Buana akan memimpin Kota Surabaya. Akhirnya impian Whisnu menjadi wali kota Surabaya pun tercapai, meski hanya sekitar dua bulan saja.
Sebelumnya, tak sedikit kader PDI Perjuangan yang mengharapkan Whisnu bisa menggantikan sosok Risma di periode selanjutnya. Bahkan mereka merasa kecewa saat Whisnu tidak direkomendasikan oleh partainya sendiri saat pengumuman pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
Bagi Surokim, politik memang bisa memungkinkan semuanya. Bahkan saat Whisnu akan menggantikan Risma meski hanya dua bulan, hal itu bisa memulihkan hubungan di dalam partai.
"Ya Pak Whisnu otomatis akan menggantikan posisi beliau dua bulan saja. Politik memang semua serba mungkin dan semoga itu bisa mencairkan kebekuan komunikasi beliau dan terjadi rekonsiliasi di tingkat lokal, sebagaimana terjadi juga di tingkat nasional," kata Surokim.
"Saya pikir politik Surabaya akan indah dengan rekonsiliasi ini, kendati hanya sesaat minimal akan mencairkan kebekuan komunikasi antarfaksi PDIP di Kota Surabaya. Politik Surabaya, khususnya di internal PDIP dengan skema ini, saya pikir akan bisa happy ending," pungkas Surokim.
