"Itu kan ada jumlah yang terbatas, sementara saya ndak biasa ini dapat. Ini nggak dapat. Saya nggak biasa. ini Pak Sekda dan Kadinkes sudah kami minta kalau memang itu kami akan minta untuk seluruhnya warga Surabaya," kata Risma kepada wartawan di SMPN 1 Surabaya, Selasa (8/12/2020).
Risma menjelaskan, pihaknya sudah menghitung dana yang akan digunakan untuk vaksin sinovac. Pemkot Surabaya tidak menggunakan dana APBD, melainkan dana CSR yang belum dipakai.
"Pakai CSR yang belum kami ambil seperti di YKP, nanti itu yang kita gunakan untuk menutupi kekurangan untuk vaksin kalau dari pemerintah pusat kurang. Karena yang didulukan guru, tenaga medis, kalau kurang untuk warga kita siapkan dari CSR tadi," jelasnya.
Di Surabaya ada 3 juta penduduk, yang nantinya bisa menggunakan BPJS untuk mendapatkan vaksin. Namun dosis vaksin dari Pemerintah Pusat tidak sampai 2 juta.
Pemberian vaksin sinovac akan dilakukan di Puskesmas setempat seperti tes swab. Untuk wilayah prioritas tidak ada di Surabaya.
"Iya seperti swab (di Puskesmas). Nanti kita lihat misalkan pedagang pasar dulu terus siapa dulu," katanya.
Sedangkan untuk usia prioritas, Risma mengatakan, umur 21 sampai 56 tahun. Kelompok usia tersebut sudah disesuaikan dengan Pemerintah Pusat.
"Iya, malah kemarin itu di Pemerintah Pusat 21-56 tahun kalau nggak salah itu yang didulukan. Nanti kita lihat. Kalau di Surabaya ini kan kebisaan semuanya dapat," pungkasnya.