Gerakan Millenial Kompak Tolak Hoaks dan Politik Uang di 19 Pilkada Jatim

Surabaya - Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi (GPPD) melakukan kampanye serentak tolak hoaks dan politik uang di 19 Pilkada Jatim. Kampanye ini dilakukan atas maraknya praktik politik uang dan hoaks jelang pemilihan 9 Desember nanti.

Deklarator sekaligus Ketua Umum GPPD, Risyad Fahlefi mengatakan bahwa kampanye tersebut dilakukan sebagai langkah untuk penyadaran dan pencerdasan politik pada masyarakat Jawa Timur. Terkhusus akan resiko, hoaks dan politik uang dalam Pilkada.

"Momen kontestasi seperti saat ini marak sekali reproduksi wacana dalam bentuk hoaks baik di dunia maya atau dari mulut ke mulut, belum lagi hari tenang yang semestinya digunakan untuk konsolidasi tim pemenangan acapkali digunakan untuk praktik money politic oleh tim pemenangan. Walaupun gagasan kami dianggap usang dalam melawan isu ini namun millenial seperti kita yang ada di 19 kab/kota di Jatim masih mau bergerak untuk melakukan perlawanan dalam isu ini," ujar Risyad Fahlefi, Selasa (8/12/2020).

Mahasiswa yang juga menjadi Wapres BEM Unair ini menjelaskan, kampanye ini dilakukan mulai Sabtu (5/12) hingga Senin (7/12). Risyad mengaku pihak ya memiliki data yang menunjukkan politik uang di Indonesia pada setiap momen kontestasi berada pada level yang sangat memprihatinkan.

"Data yang kami miliki diolah dari berbagai sumber, rata-rata 7 dari 10 orang yang memiliki hak pilih saat Pilkada 2020 menjadikan uang sebagai motif utama dalam memilih pemimpin," terang mahasiswa semester akhir FISIP Unair ini.

Baca juga: Milenial Sukabumi Tolak Hoaks dan Politik Uang Jelang Pencoblosan

Risyad menyatakan GPPD merupakan gerakan yang dibentuk oleh milenial atas keprihatinan hoaks dan politik uang di Pilkada kali ini. Dirinya optimis, kampanye yang dilakukan bisa menyadarkan masyarakat untuk memilih calon terbaik di Pilkada Serentak sesuai hati nurani bukan karena uang.

"GPPD saat ini terbentuk di 19 Kabupaten/Kota di Jatim yang sedang melaksanakan Pilkada. Meski bagi sebagian orang isu ini tergolong utopis tapi kami optimis prosentase kesadaran politik masyarakat untuk menolak politik uang dan menghentikan hoaks akan terus membaik," tegasnya.

GPPD sendiri, lanjut Risyad telah menyiapkan deklarasi di 19 kab/kota lainnya di Jatim yang tidak melaksanakan Pilkada. Gerakan ini juga akan dideklarasi di beberapa provinsi di Indonesia.

"Kami akan menjadikan gerakan ini menjadi gerakan nasional," pungkasnya. (fat/fat)