Dua Menteri Terjaring KPK, Jokowi Disarankan Lepas dari Perangkap Parpol

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy dan Prabowo Mensos Juliari Peter Batubara — Menteri KKP dan Mensos (Foto: detikcom)

Surabaya, -

Dua menteri Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, dari lingkungan partai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat menyarankan Jokowi melepaskan diri dari perangkat partai politik.

Sebelumnya KPK melakukan OTT pada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada 25 November 2020. Tak berselang lama, KPK juga menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos).

Pengamat Politik dan Komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya, Dr Suko Widodo menyarankan Jokowi sebaiknya melepas perangkap dari partai pengusung. Hal ini, agar bisa lebih leluasa dalam menetapkan atau memilih menteri.

"Pak Jokowi harus melepaskan diri dari perangkap politik dari parpol pengusung. Dengan demikian akan leluasa dalam menetapkan menterinya," kata Suko saat dikonfirmasi detikcom di Surabaya, Senin (7/12/2020).

Sementara mengenai dugaan tindak pidana terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020 yang menyeret Mensos, Suko menyebut hal ini bisa terjadi karena proses pengelolaannya yang mudah. Sehingga mudah pula untuk diselewengkan.

Tonton video 'Peringatan Jokowi yang Diacuhkan Edhy Prabowo-Juliari P Batubara':

[Gambas:Video 20detik]

"Korupsi bansos karena teknis pengelolaan bansos cenderung mudah. Jadi mudah pula untuk diselewengkan," imbuhnya.

Suko menambahkan, adanya dua menteri dari parpol yang melakukan korupsi, menunjukkan kualitas pemimpin dari kalangan parpol yang tidak baik. "Banyaknya menteri dari kalangan politisi yang ditangkap KPK memperlihatkan kualitas politisi kita yang masih belum menunjukkan sebagai pemimpin yang benar," tambah Suko.

Tak hanya itu, Suko menyebut korupsi oleh menteri dari politisi ini membuat kepercayaan rakyat kepada partai politik kian menurun. Suko juga mempertanyakan eksistensi parpol di Indonesia.

"Jika merujuk banyaknya OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang melibatkan menteri dari parpol, maka perlu dipertanyakan eksistensi lembaga parpol kita," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Suko mengingatkan salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen melakukan pemimpin. Namun, jika menteri dari lingkungan parpol korupsi, Suko menyebut berarti fungsi parpol tak berjalan dengan baik.

"Maka tidak salah jika publik kurang percaya atas keberadaan parpol," ungkap Suko.

Halaman 1 2

Selanjutnya