Gubernur Serahkan DIPA dan TKDD 2021, Pj Bupati Sidoarjo akan Tancap Gas

Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 ke Pemkab Sidoarjo — Foto: Amir Baihaqi

Sidoarjo - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 ke Pemkab Sidoarjo. Penyerahan tersebut dilakukan bersama dengan kepala daerah se-Jatim.

Dalam arahannya, Khofifah menyampaikan lima poin penting langsung dari Presiden Jokowi. Arahan itu ia sampaikan langsung kepada para kepala daerah usai menerima DIPA dan TKDD di Grand City Surabaya.

"Oleh karena itu, berikut saya sampaikan beberapa point penting arahan Bapak Presiden tanggal 25 November 2020 pada saat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 202," kata Khofifah, Senin (30/11/2020).

Pada poin pertama, Khofifah mengingatkan para kepala daerah yang memiliki anggaran besar agar bisa melaksanakan lelang sedini mungkin. Sehingga dengan hal itu, aktivitas ekonomi bisa ikut terdongkrak.

"Para kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, agar pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin di bulan Desember ini, sehingga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pada kuartal I 2021," terang Khofifah.

Untuk menggerakan daya konsumsi masyarakat, lanjut Khofifah, ia juga menginstruksikan agar seluruh bantuan sosial yang menjadi fokus pemerintah harus mulai dicairkan awal tahun 2021. Hal itu ia sampaikan pada poin kedua.

"Bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021. Sehingga belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," jelasnya.

Sedangkan pada poin ketiga, Jokowi melalui Khofifah meminta kepala daerah agar bekerja lebih cepat dan luar biasa. Adapun di poin keempat, penggunaan APBD sebisa mungkin dilakukan dengan cermat, efektif dan tepat sasaran.

"Ketiga, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat, dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," tutur mantan menteri sosial itu.

"Keempat, melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.

Adapun poin terakhir, Khofifah mengimbau agar penggunaan anggaran bisa fleksibel selama massa pandemi COVID-19. Meski begitu, penggunaan anggaran harus tetap hati-hati, transparan dan terhitung.

"Dalam menghadapi banyak ketidakpastian seperti saat ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD," tukas Khofifah.

Sementara itu, usai mendapat pengarahan, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengaku akan tancap gas melaksanakan instruksi Khofifah. Ia menyebut instruksi itu akan langsung ia sampaikan kepada seluruh perangkat OPD agar segera terlaksana.

"Bu gubernur minta kita tancap gas, setelah ini kita akan kerjakan apa yang diinstruksikan," tandas pria yang akrab disapa Cak Hud itu.